Pemerintah tetap mendorong pelaku sawit untuk mengembangkan budidaya sapi di kebunnya. Tidak mudah untuk mengajak pemain sawit yang telah mendapatkan berkah dari harga TBS dan minyak sawit dunia. Kementerian Pertanian dalam hal ini Direktorat Jenderal Pertanian dan Kesehatan Hewan sudah menyiapkan aturan yang mendukung pengembangan integrasi sapi potong dan sawit.

Tujuan awalnya supaya potensi biomass kelapa sawit seperti bungkil, daun dan pelepah dapat digunakan menjadi sumber pakan ternak. Dalam jawaban tertulis dan lewat pesan singkat, berikut ini petikan tanya jawab dengan Syukur Iwantoro :

Setelah berjalan tiga tahun ini, sudah sejauhmana respon perusahaan perkebunan kelapa sawit terhadap kebijakan integrasi sapi-sawit?

Ada perusahaan yang merespon positip/menerima atau memberi izin terhadap program integrasi sapi-sawit. Tujuan mereka mendapatkan pupuk organik, dengan syarat pemeliharaan sapi dilakukan secara intensif di kandang.Sebagai contoh, Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Bukit Sentang, Medan.

Lalu, ada perusahaan yang menerapkan integrasi sapi-sawit secara ekstensif. Sapi difungsikan sebagai pemakan gulma/rumput yang tumbuh di kebun sawit dan diberi tambahan pakan penguat/konsentrat (BIS, lumpur sawit, dedak) dan air minum. Contoh di PT. Sulung Ranch Kota Waringin Barat Kalimantan Tengah.

Selanjutnya, perusahaan sawit yang melaksanakan integrasi dengan tujuan memanfaatkan tenaga kerja sapi untuk pengangkut TBS karena terjadi kekurangan tenaga kerja di lingkungan kebun sawit. Sebagaimana yang dilakukan PT Agricinal di Bengkulu Utara.

Memang adapula perusahaan yang belum memberi ijin terhadap kegiatan integrasi sapi-sawit karena kegiatan integrasi dinilai akan membebani kegiatan pokok perusahaan perkebunan kelapa sawit.

Seberapa besar potensi bisnis pengembangan sapi di perkebunan sawit?

Luas lahan sawit di Indonesia data statistik perkebunan 2012 adalah sekitar 9.572.715 hektar. Tersedia potensi biomassa yang bisa dimanfaatkan sebagai pakan ternak yaitu : gulma, covercrop, daun dan pelepah sawit dan hasil samping pengolahan kelapa sawit berupa bungkil inti sawit (BIS), lumpur sawit dan serat perasan buah sawit sebagai tambahan pakan.

Jadi, lahan perkebunan sawit merupakan sumber pakan ternak. Setidaknya perkebunan sawit yang ada saat ini dapat menampung sapi paling sedikit 1,5 juta ekor.

Apakah integrasi sapi-sawit ini memiliki payung hukum dalam pelaksanaannya?

Payung hukum kegiatan integrasi sapi-sawit sedang dalam proses penyusunan peraturan menteri pertanian/permentan dengan judul : Integrasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dengan Usaha Budidaya Sapi Potong. Tim penyusun pedoman terdiri dari unsur Ditjen Perkebunan, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Badan Litbang Pertanian, dan selanjutnya dibahas bersama-sama dengan pelaku usaha integrasi dan perkebunan rakyat.

Apakah aturan ini sifatnya mandatori ?

Mandatori atau sukarela itu diserahkan kepada kewenangan pemerintah daerah. Peran pusat diantaranya mempersiapkan payung hukum serta mensosialisasikan secara intensif kepada pelaku dan pemerintah daerah. Program ini sangat strategis dalam rangka penguatan daya saing dan kemandirian pangan nasional.

Pengembangan sapi di lahan dinilai membahayakan kesehatan tanaman sawit. Bagaimana pendapat bapak terhadap pandangan ini?

Beberapa perusahaan peternakan sudah studi banding ke Sabah dan Serawak ternyata di Malaysia yang sudah melakukan integrasi sejak lama dan tidak pernah ditemukan dampak negatif dari tanaman sawit yang disebabkan dari masuknya sapi.

Apakah ada bantuan atau insentif yang diberikan pemerintah kepada perusahaan sawit yang membuat peternakan sapi? Seperti apa bentuk konkritnya?

Pemerintah memberikan kemudahan perijinan importasi indukan kepada perusahaan sawit yang akan memulai integrasi sawit-sapi dan memberikan pelayanan antara lain pelayanan teknis peternakan, penyediaan kredit usaha pembibitan sapi (KUPS) dan kredit ketahanan pangan-energi (KKP-E), peningkatan kesejahteraan petani plasma perkebunan sawit melalui penambahan ternak melalui kredit program. Lalu, fasilitasi dana APBN dan APBD untuk kelompok peternak yang sudah diseleksi oleh daerah. (Qayuum Amri)

Kebijakan PT Agricinal yang sediakan sapi untuk  pekerja patut ditiru. Menambah penghasilan bulanan pekerja dan mempermudah kegiatan pemanenan. Jauh sebelum kebijakan integrasi sapi sawit dicetuskan Kementerian Pertanian, Nelson Manurung sudah memulainya semenjak 1997. Alasan pendiri PT Agricinal ini cukup sederhana yaitu ingin meringankan beban kegiatan pemanen. Pada akhir 1999, sapi mulai dimanfaatkan secara optimal sebagai alat bantu panen.  Barulah pada 10 September 2013, dicanangkan menjadi program Sistem Integrasi Sawit Sapi (SISS).

Menurut Nelson Manurung, kalau pakai sapi ditambah dengan gerobak, maka buah sawit yang dipanen dari pohon dapat ditaruh langsung ke gerobak. Cara ini lebih efisien dibandingkan membawa hasil panen dengan gerobak sorong atau dipikul ke tempat pengumpulan hasil. 

Sebagai gambaran, berat janjang sawit dapat mencapai 20-50 kilogram. Apabila tenaga panen beraktivitas di daerah terjal, kata Nelson Manurung, akan membuat pekerjaaan sangat berat dan menghabiskan tenaga. Kemampuan jelajah sapi dan gerobak dalam sekali panen dapat mencapai 15-20 hektare.

Setiap pemanen rata-rata mempunyai dua sampai tiga ekor sapi yang dipelihara di kandang belakang rumahnya. Kebutuhan pakan ternak diperoleh dari bungkil dan pelepah sawit yang dicampur dari lumpur sawit. Dalam satu hari, berat konsentrat pakan dapat mencapai 3,5 kilogram.

Samuel Hasibuan, Wakil Kepala Bidang Peternakan PT Agricinal, mengatakan luas kandang peternak sekitar 4x3m. Luas lahan pengembangbiakan tidak ada yang menjadi patokan untuk setiap peternak karena penggembalaan dapat dilakukan di bawah pohon sawit. Sedangkan untuk pakan tambahan dapat diperoleh dari kebun yang tanamannya kosong.

Dari pengalaman perusahaaan, sistem integrasi ini berdampak positif kepada pemanen. Seperti diceritakan Sameul, pernah seorang pemanennya bernama Rudiyanto dari Kelompok Ternak Jembatan Pedot memiliki 24 ekor sapi. Lalu, mandor kebun bernama Abnel yang berasal dari Kelompok Ternak Tenda Biru sudah memelihara 34 ekor. Keduanya mulai beternak sapi dari 2003.

Dari penghasilan beternak sapi dan bekerja di kebun sawit, setiap bulan jumlah penghasilan tenaga panen dapat mencapai Rp 6 juta. Hasil ini tentu saja lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka.“Jadi sapi itu tetap milik pekerja dan manfaat yang dirasakan perusahaan yaitu mereka tetap loyal kepada kami,”ujar Nelson Manurung.
Patrick Manurung, GM Operasional PT Agcrinal, mengatakan jumlah sapi yang berada di perkebunan sawit PT Agricinal sebanyak 1.430 ekor. Sapi yang dipelihara adalah jenis sapi Bali.

Bagi perusahaan, integrasi sapi dengan sawit ini memberikan kontribusi positif. Menurut Patrick Manurung, kebutuhan tenaga panen bisa berkurang sampai 30 %. Begitupula dengan biaya perawatan jalan mobil juga dapat ditekan. Produktivitas pemanen meningkat dari awalnya 60 kilogram TBS per pemanen menjadi diatas 100 kilogram TBS per pemanen ketika masa buah normal.

Dalam waktu tiga tahun mendatang, PT Agricinal berencana menambah jumlah sapi di kebunnya menjadi 7.400 ekor. Jenis sapi Bali dan sapi Madura dipilih untuk dikembangbiakkan.Nelson Manurung memperkirakan dana yang dibutuhkan dapat mencapai Rp 60 miliar. Dana sebesar digunakan untuk pembelian bibit dan persiapan pakan ternak. Apabila jumlah sapi telah mencukupi, dirinya berencana masuk ke bisnis hilirnya yaitu pengolahan sapi potong. Walhasil, kesejahteraan petani mampu ditingkatkan dan dapat membantu program swasembada daging pemerintah. (Qayuum Amri)

Kementerian Pertanian merancang aturan yang mengatur integrasi sapi potong dan sawit.  Berupaya mempermudaha pelaku sawit untuk diversifikasi kepada budidaya sapi potong.

Dalam kalkulasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, lahan sawit yang luasnya 9,2 juta hektare sangat potensial menjadi tempat pengembangbiakan sapi potong. Minimal jumlah sapi yang dapat ditampung 1,5 juta ekor. Namun demikian asumsi ini jauh dari harapan karena baru 21.951 ekor sapi yang diperkirakan hidup di perkebunan sawit.

Salah satu cara menarik minat pelaku usaha dan petani sawit sedang dipersiapkan payung hukumnya oleh Kementerian Pertanian. Syukur Iwantoro, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan mengatakan Kementerian Pertanian sedang membuat payung hukum kegiatan integrasi sapi-sawit yang diatur dalam peraturan menteri pertanian mengenai Integrasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dengan Usaha Budidaya Sapi Potong. Sebelum disahkan menteri pertanian, sementara ini digunakan Permentan No. 98/ 2013 pasal 35/36 yang memberikan peluang diversifikasi usaha oleh perusahaan perkebunan dengan izin gubernur atau bupati/walikota.

Tim penyusun pedoman terdiri dari unsur Ditjen Perkebunan, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Badan Litbang Pertanian, dan selanjutnya dibahas bersama-sama dengan pelaku usaha integrasi (BUMN, Perkebunan, Perusahaan Besar (swasta) Perkebunan dan Perkebunan Rakyat (kelompok/Gapoktan). Rapat dengan pendapat dengan pemangku kepentingan yang pertama telah digelar pada 26 Maret 2014 di Bogor.

“Tapi sedikit sekali perusahaan kelapa sawit yang kami undang, datang ke acara tersebut,” ujar Bess Tiesnamurti, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan Balitbang Kementerian Pertanian.

Bess Tiesnamurti mengatakan tujuan dari aturan ini memfasilitasi baik peternak dan pelaku sawit yang ingin membuat integrasi kebun sawit dan usaha sapi potong. Peluang terbesar budidaya sapi berada di perkebunan rakyat dan perkebunan swasata. Karena dari total perkebunan sawit 9,2 juta hektare, porsi kepemilikan petani sebesar 42% dan swasta 40%.

Asmar Arsjad, Sekjen Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, mengeluhkan tidak adanya sosialisasi mengenai aturan integrasi sapi dan sawit kepada petani. “Saya malahan belum tahu isi dari aturan permentan tersebut,” kata Asmar kepada SAWIT INDONESIA lewat telepon.

Di dalam draf aturan integrasi sapi potong dengan sawit, terdapat 19 pasal yang mengatur pelaksanaan kegiatan ini. Petani perkebunan rakyat dan perusahaan skala besar diharapkan dapat terlibat mengembangbiakkan sapi. Terkait masalah perizinan di dalam pasal 5 mengatur supaya petani yang akan memelihara sapi potong diminta berkoordinasi dengan dinas peternakan daerah setempat.
Bagi perusahaan sawit skala besar yang terintegrasi dengan budidaya sapi potong, harus memperoleh persetujuan diversifikasi usaha perkebunan dari bupati/walikota atau gubernur sesuai kewenangannya, tanpa menghilangkan fungsi utama di bidang perkebunan. Ketika ditanya apakah aturan ini bersifat mandatori atau tidak, Syukur Iwantoro mengatakan kewenangan tersebut berada di tangan pemerintah daerah.

“Peran pemerintah pusat hanyalah mempersiapkan payung hukum serta mensosialisasikan secara intensif kepada pelaku usaha,” ujar Syukur kepada SAWIT INDONESIA dalam jawaban tertulis.

Dirinya berjanji akan mempermudah importasi indukan sapi bagi perusahan sawit yang berminat untuk masuk bisnis sapi. Begitupula dengan petani akan dibantu lewat bimbingaan dan pelayanan teknis seperti teknologi dan embrio transfer.

Mansuetus Darto, Ketua Serikat Petani Kelapa Sawit, mengkritik penerapan kebijakan sapi potong di kebun sawit karena tidak jelas arahnya. Sebagai contoh, hasil sapi potong mau dijual kemana. Lalu belum diketahui sejauh mana kemampuan petani dalam merawat sapi potong. Karena antara perawatan sapi potong dengan sapi biasa pasti beda perlakuannya. (Qayuum Amri)

Pelaku sawit diarahkan pemerintah untuk membantu pengadaan sapi potong lewat kebijakan integrasi sapi-sawit. Dari 1.500 perusahaan sawit, baru 15 perusahaan yang membudidayakan sapi di perkebunan. Penyebabnya, kekurangan bibit sapi dan bisnis  sapi potong dinilai belum menjanjikan.   

Minimnya pasokan daging di dalam negeri membuat pemerintah harus berpikir keras untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Tidak seimbangnya suplai daging dengan permintaan menjadikan kegiatan impor terus berjalan tiap tahun. Kendala utama adalah tidak ada lahan skala luas yang sesuai dijadikan peternakan sapi. Salah satu program yang digalakkan pemerintah dengan mendorong pelaku usaha dan petani sawit untuk memelihara sapi potong.

Rusman Heriawan, Wakil Menteri Pertanian, beberapa waktu lalu menjanjikan bantuan dan kemudahan kepada pelaku sawit yang berminat beternak sapi. Beberapa kemudahan tersebut seperti kemudahan izin impor. Pasalnya, impor sapi yang dilakukan beberapa perusahaan kelapa sawit menghadapi kendala lantaran belum ada payung hukum terkait impor sapi mereka.

Pemberian insentif layak dipertimbangkan karena sedikitnya peminat integrasi sapi potong dan sawit semenjak tiga tahun terakhir. Baru 15 perusahaan kelapa sawit milik swasta dan pemerintah yang menyatakan berminat. Sebagian besar datang dari perusahaan perkebunan negara. Berdasarkan data Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, BUMN yang menjadi peserta adalah PTPN I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan PTPN XIII, dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) area Sumatera dan Kalimantan.

Minat BUMN Perkebunan ini tidak terlepas dari instruksi Dahlan Iskan, Menteri BUMN. Sekitar dua tahun lalu, pria kelahiran Magetan ini, mencetuskan program pengembangan sapi di perkebunan sawit kepada perusahaan perkebunan negara. Ketika berkunjung di PT Perkebunan Nusantara (PT PN) VI) di Jambi, dia menjelaskan program ini sangat mulia karena dapat mengurangi angka kemiskinan di pedesaan lewat bantuan sapi dan bantuan pakan yang disediakan perusahaan.

Caranya, perusahaan menyediakan kandang sebagai fasilitas tempat pemeliharaan sapi milik masyarakat. Sementara, pakan ternak sapi dapat diambil dari bungkil dan pelepah daun. Dua tahun lalu, dirinya menargetkan 100 ribu ekor sapi dapat dibudidayakan di perkebunan sawit milik perusahaan negara. Tetapi pada awal tahun ini, target ini dipangkas menjadi 20 ribu ekor. Dirinya mengakui perusahaan perkebunan kesulitan mencari anak sapi untuk menjadi bibit.

Di sektor swasta, baru lima perusahaan kelapa sawit serius mengembangkan sapi. Mereka adalah PT Agricinal di Bengkulu Utara, PT Citra Borneo Indah, PT Medco Agro, PT

Bumitama Guna Jaya Agro di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, dan PT Buana Karya Bakti di Kalimantan Selatan.
Meski demikian, setiap perusahaan mempunyai motif berbeda-beda dalam pengembangan budidaya sapi. Sebagai contoh, PT Agricinal menyediakan sapi untuk dipelihara pekerjanya. Dengan tujuan memberikan pendapatan lebih kepada karyawan setiap bulan.

Kepada SAWIT INDONESIA, Nelson Manurung, Pemilik PT Agricinal, mengakui pengembangan sapi di perkebunan sawit ditujukan menambah penghasilan tenaga kerja pemanen. Tujuan lainnya, kegiatan pemanenan lebih efisien dari pohon ke tempat pengumpulan hasil lewat penggunaan sapi. Sekarang ini, jumlah sapi di PT Agricinal mencapai 3.000 ekor.

“Program integrasi ini membantu perusahaan supaya tenaga pemanen betah bekerja di kebun sawit. Kalau punya kebun sawit sebaiknya pelihara sapi,” ujar Nelson.

PT Citra Borneo Indah melalui anak usahanya PT Sulung Ranch merintis program Sistem Integrasi Sapi-Kelapa Sawit (SISKA) semenjak 2006. Program ini meliputi kegiatan pembibitan dan penggemukan sapi. Beberapa waktu lalu, Dwi Hartanto, Ranch Manager PT Sulung Ranch, menjelaskan kegiatan pembibitan dijalankan lewat sistem semi intensif, caranya sapi digembalakan di kebun. Sapi yang dipelihara adalah sapi murni dan campura. Proses pengawasan memakai kawat beraliran listrik rendah sebagai pembatas. Aktivitas penggemukan memakai metode intensif dengan menempatkan sapi di kandang dan penyediaan pakan. Perusahaan menargetkan tahun 2015 akan mempunyai populasi sapi berjumlah 15 ribu ekor.

Manfaat integrasi sapi-sawit ini, menurut Dwi Hartanto, dapat menekan biaya herbisida sebesar 30%. Herbisida merupakan produk kimia untuk pengendalian gulma di perkebunan sawit. Di sisi lain, biaya pakan sapi dapat dihemat sampai 80% karena memanfaatkan solid, pelepah dan bungkil sawit sebagai pakan sapi.
Syukur Iwantoro, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, menjelaskan pengembangan integrasi sapi-sawit membantu pekebun sawit untuk memanfaatkan limbah sawit dan gulma yang melimpah di kawasan perkebunan sebagai pakan sapi. Dan juga menyediakan pupuk bagi tanaman sawit dengan kotoran dan kencing sapi.

Lebih lanjut, menurut Syukur Iwantoro, integrasi bisnis sawit dan peternakan meminimalisir biaya produksi. Selain, akan memberikan produk CPO yang optimal serta terjadi percepatan peningkatan populasi sapi dan ketersediaan daging sapi tanpa adanya penambahan luasan lahan.

Walaupun ada yang menerima penyatuan bisnis perkebunan dan peternakan. Adapula pelaku usaha yang tidak berminat mengembangkan sapi. Sumarjono Saragih, Komisaris Utama PT ZTE Agribusiness Indonesia, mengakui belum tertarik untuk memelihara sapi di perkebunannya. Untuk saat ini, perusahaan masih fokus kepada pengembangan sawit dulu. PT ZTE Agribusiness Indonesia adalah pemain baru di sektor kelapa sawit, yang mengelola lahan seluas 32 ribu hektare yang berlokasi di Sambas, Kalimantan Barat dan Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah.

“Tapi tidak tertutup untuk kami melakukan integrasi sapi apabila SDM, teknis dan hitungan bisnisnya sudah menjanjikan,” ujar Sumarjono kepada SAWIT INDONESIA.
Sementara itu, Mona Surya, Direktur Minanga Grup masih mempertimbangkan pengembangan sapi di perkebunan karena baru saja meremajakan tanaman sawit yang berusia tua. Mengingat, perusahaan juga menanam tanaman penutup tanah (cover crop) karena dikhawatirkan sapi akan memakannya. Cover crop ini bertujuan meningkatkan produktivitas sawit lebih tinggi dan membantu perawatan.

“Biaya perawatan tanaman lebih murah dengan cover crop ini. Kalau sapi memakan cover crop kan sayang juga,” paparnya.

Tungkot Sipayung, Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute, menjelaskan program integrasi sapi dengan sawit kalau itu menguntungkan tanpa disuruh juga masyarakat akan memelihara sapi. Sumber kerugian sapi bakalan terlalu mahal sama dengan harga sapi hidup siap potong apabila Average Daily Gain (ADG) atau rata-rata penambahan bobot sapi harian, terlalu rendah. ADG baru untung kalau mencapai rata- rata 1,5 kilogram per ekor per hari.

“Integrasi sapi- sawit itu tidak menarik secara bisnis.Karena bisnis sapi baru dapat untung apabila dijual sampai kepada hilir atau karkas, bukannya sapi hidup,” ungkap Tungkot.

Hambatan dalam pengelolaan bisnis ternak sapi adalah pemasaran kepada konsumen. Seperti dikatakan Muhammad Ghani, Sekretaris Perusahaan PT PN IV, kesulitan yang dihadapi berupa pemasaran daging sebab wilayah Medan dan sekitarnya tidak pernah kekurangan pasokan daging. Ini berarti, wilayah Sumatera Utara potensi daging masih mencukupi dalam pemenuhan kebutuhan daerahnya.

“Program pemberdayaan ke depan lebih kepada peternak sekitar peternakan. Harapannya, lebih maju secara usaha tani dengan pendekatan CSR,” jelas Muhammad Ghani.
Kalangan petani merespon baik pengembangbiakan sapi di perkebunan sawit. Mansuetus Darto, Ketua Serikat Petani Kelapa Sawit, menyatakan kelompok petani sawit di

Tanjung Jabung Barat, Jambi sudah mulai pelihara sapi. Dari sekitar 80 ekor sapi yang ada, anggota SPKS di Tanjung Jabung Barat menggunakan kotoran sapi untuk pupuk kompos. Limbah urine sapi juga dijual dalam dalam bentuk literan.

Namun, pemerintah belum terlalu respon untuk integrasi sapi dan sawit dalam konteks produktifitas sementara petani sudah memulainya,” keluh Mansuetus dalam jawaban tertulis.

Ditambahkan kembali, sebaiknya pemerintah perlu memfasilitasi pola teknologi untuk penggemukan sapi dan teknologi biogas. Karena itu, pemerintah harus mengarah kesana. Sedangkan untuk sapi potong itu hanya untuk penyediaan daging sebagai solusi atas impor daging sapi Australia.

Asmar Arsjad, Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, menyatakan keinginannya supaya petani dibantu benih dan teknologi inseminasi. Pasalnya, anggota mereka lebih berminat kepada pembibitan sapi bukan sapi potong. Memang, teknologi pembenihan sapi sangatlah mahal tetapi cukup berkesinambungan
“Kalau sapi potong, itu cara pemerintah yang berpikir sesaat saja sudah gemuk dipotong lalu habis,” kata Asmar kepada SAWIT INDONESIA.

Syukur Iwantoro menyambut baik inistiatif petani kelapa sawit namun sebaiknya dimulai dari sapi potong dulu baru dilanjutkan kepada pengembangan sapi indukan. Jumlah total populasi sapi yang telah difasilitasi pemerintah untuk budidaya di perkebunan sawit sekitar 26.630 ekor. Namun, jumlah ini dapat jauh lebih banyak kalau ditambah dengan sapi dari masyarakat dan karyawan perkebunan sawit.

Tungkot Sipayung meminta supaya pemerintah jangan memindahkan ketidakmampuannya dalam menyelenggarakan program swasembada daging sapi. Sebagai solusi, sebaiknya pemerintah membuat BUMN terintegrasi dari hulu (penghasil sapi bakalan), industri pakan, penggemuka sampai kepada jual karkas. (Qayuum Amri)

Permintaan CPO di tahun ini diperkirakan tidak akan meningkat tajam. Dipengaruhi oversuplai minyak nabati dan harga minyak bumi. Implementasi mandatori biodiesel di Indonesia dan Malaysia masih ditunggu.

Derom Bangun, Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia, mengatakan produksi minyak nabati India seperti rapeseed dan kacang tanah tidak akan melonjak tajam. Dalam satu tahun ini, kebutuhan minyak nabati india mencapai 26 juta ton yang dipenuhi dari impor sebanyak 12 juta ton antara lain minyak sawit, bunga matahari dan kanola.

 Lebih lanjut, kata Derom, impor minyak nabati sekitar 80 persen dari CPO. Tetapi untuk tahun ini, impor CPO India dapat turun sekitar 70 persen atau 8,4 juta-8,5 juta ton. Biasanya, India menjadi pasar utama CPO Indonesia karena lebih berminat produk minyak sawit mentah (crude).

Berdasarkan data GAPKI,  permintaan dari India justru turun di saat negeri Bollywood ini kekurangan pasokan minyak nabati di dalam negeri. Permintaan minyak sawit dari Indonesia tercatat menurun 1,4 persen dibandingkan bulan lalu atau dari 439.72 ribu ton pada Februari turun menjadi 433.78 ribu ton pada Maret ini. Akan tetapi sebaliknya impor minyak sawit India dari Malaysia justru meningkat cukup signifikan.

Pembeli minyak sawit di benua Eropa diperkirakan tidak akan mengimpor dalam jumlah besar. Ditengah rendahnya harga minyak bumi, impor CPO yang dipakai sebagai sumber bahan baku biodiesel  diperkirakan stagnan. Setiap tahun, permintaan CPO Uni Eropa mencapai 5 juta-6 juta ton tetapi untuk tahun ini diperkirakan turun 5 persen.

(Lebih lengkap silakan baca Majalah SAWIT INDONESIA Edisi Mei-Juni 2015)

 

INFOSAWIT, PEKANBARU – Berdasarkan hasil keputusan rapat tim penetapan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit Dinas Perkebunan Provinsi Riau untuk periode 27 Mei – 2 Juni 2015, harga TBS usia 10 tahun kembali naik menjadi Rp1.673,23/kg dari periode sebelumnya sebesar Rp1.624,44/kg.

 

Sementara untuk usia tiga tahun ditetapkan sebesar Rp1.173,23/kg dari Rp1.162,72/kg, usia empat tahun menjadi Rp1.310,41/kg dari Rp1.298,50/kg, usia lima tahun menjadi Rp1.402,36/kg dari Rp1.389,54/kg, dan usia enam tahun menjadi Rp1.443,35/kg dari Rp1.430,32/kg.

 

Untuk usia tujuh tahun menjadi Rp1.498,52/kg dari Rp1.484,94/kg, usia delapan tahun menjadi Rp1.545,22/kg dari Rp1.531,23/kg, dan usia sembilan tahun menjadi Rp1.594,68/kg dari Rp1.580,33/kg.

 

Adapun harga ratat-rata minyak sawit mentah (CPO) menjadi Rp 7.458,88/kg dari Rp7.357,48/kg dan inti sawit menjadi Rp 5.831,40/kg dengan indeks K 87,30%. (T3)

INFOSAWIT, KUALA LUMPUR  – Perusahaan yang bergerak diberbagai sektor diantaranya perkebunan kelapa sawit, Felda Global Ventures Holdings Bhd (FGV), memulai usaha diawal tahun 2015 dengan buruk. Tercatat pada kuartal pertama 2015 (1Q2015) laba bersih grup merosot tajam  86% menjadi RM29,7 jutadari tahun sebelumnya yang mencapai RM208,8 juta. Sedangkan pendapatan FGV untuk kuartal yang berakhir 31 Maret turun 20,4% secara YoY menjadi RM2,96 miliar.

 

“Hasilnya adalah seperti yang diperkirakan karena tantangan diperparah dengan rendahnya produksi tandan buah segar (TBS) dan tren penurunan harga minyak sawit mentah (CPO) – yang mempengaruhi sebagian besar pemain industri berbasis perkebunan,” kata FGV dalam sebuah pernyataan Selasa (26/5/2015), yang dikutip StarBiz.

 

Ia menyebutkan, volume produksi TBS turun 20% ke 930.000 ton. Sementara itu, volume penjualan CPO turun 35% dibandingkan tahun sebelumnya dan bahkan harga rata-rata CPO adalah 12% lebih rendah pada RM2,279 per ton.

 

Presiden dan chief executive officer (CEO) FGV Datuk Mohd Emir Mavani Abdullah mengatakan banjir pada akhir 2014 dan awal 2015 telah berdampak pada 50% FGV dari perkebunan yang terletak di tiga negara, karena mengganggu kegiatan pemanenan dan pengangkutan TBS ke pabrik terdekat. (T3)