INFO SAWIT, PEKANBARU – Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) di Pekanbaru, Riau, mencatat dalam sepekan terakhir sejumlah titik panas bermunculan disana.

“Dari data terakhir yang kami rangkum, ada 20 titik panas yang terpantau, tersebar di tujuh kabupaten kota,” ungkap Kepala BMKG Pekanbaru, Sugarin, Senin (22/6/2015).

Dijelaskannya, titik api itu tersebar di beberapa Kabupaten yakni di Rokan Hilir terdapat 11 titik, Dumai 1 titik, Kampar 1 titik, Pelalawan 1 titik, Siak 1 titik, Rokan Hulu 2 titik, dan Bengkalis 3 titik.

Melansir Bisnis, pemicu utama munculnya titik api di beberapa wilayah tersebut menurut dia, masih akibatnya curah hujan yang minim sehingga kondisi udara masuk level kering dan panas. Sehingga mengakibatkan kondisi tanah yang sebagian besar rawa di Riau, tidak lagi lembab dan sangat rawan terjadinya kebakaran. (T3)

INFO SAWIT, BANDAR LAMPUNG – Warga Kampung Kubang dan Kampung Batu Suluh, Kelurahan Way Laga, Kecamatan Sukabumi, risau dengan keberadaan kebun kelapa sawit seluas 30 hektar yanga berada disana.

Pasalnya, kebun yang berada sekitar 6 tahun itu diindikasi akan menyebabkan kedua kampung tersebut mengalami kekeringan air. Ditambah, rusaknya jalan disana akibat aktivitas kendaraan pengangkutan hasil panen sawit.

Ketua RT 024 Batu Sulu, Way Laga Sukabumi, Alhusairie mengatakan, masyarakat yang ada di dua kampung Batu Sulu dan Way Laga tepatnya RT 022-RT 025, sudah sejak awal keberataan kebun sawit yang berada di kota, namun penolakaan warga atas kebun sawit itu tidak ditanggapi.

“Kami sejak awal menolak kebun sawit di kota karena kebun sawit bisa membuat susah air. Tanaman itu sangat rakus air, terbukti sekarang daerah kami sudah kesulitan air. Senin (22/6) ini kami akan lapor ke DPRD, Wali kota, karena apa yang menjadi tuntutan kami tidak ditanggapi,” ujarnya kepada Lampost, Minggu (21/6/2015). (T3)

 JAKARTA – Direktur Jendral Perkebunan, Kementerian Pertanian (Kementan) Gamal Nasir mengatakan, Indonesia tidak perlu khawatir dengan pengakuan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) oleh negara-negara asing.

Namun demikian, Kementan tetap akan melakukan  sosialisasi ISPO ke beberapa negara, diantaranya, Jerman Barat, Belanda, Belgia, India dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT).

“Saya kira, kita tidak perlu khawatir dengan pengakuan internasional, karena kita berusaha terus untuk mempromosikan ISPO ke dunia internasional, dan kedepan kita akan mempromosikan ke lima negara,” katanya belum lama ini, di Jakarta.

Ia menjelaskan, sosialisasi ini sebagai langkah pemerintah mengenalkan ISPO yang merupakan aturan yang berlaku di Indonesia terhadap ramah lingkungan dan sustainable lainnya.

Gamal melanjutkan, mereka itu, kan butuh minyak kelapa sawit yang ramah lingkungan. “ISPO merupakan sistem usaha di bidang perkebunan kelapa sawit yang layak ekonomi, layak sosial, dan ramah lingkungan berdasarkan aturan di Indonesia,” tuturnya. (T3)

JAKARTA – Guna mengimplementasikan kebijakan dana pungutan bagi industri kelapa sawit atau CPO Supporting Fund (CSF), akhirnya Menteri Keuangan RI,Bambang P.S. Brodjonegoro, pada 10 Juni 2015 menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Repblik Indonesia No113/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Sebagaimana tertuang dalam keterangan peraturan tersebut, Peraturan Menteri ini ditetapkan, diantaranya, menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Perpres No. 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit, Menteri Keuangan membentuk Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit di Kementerian Keuangan.

Dalam menjalankan program CSF ini, selain adanya Direktur Utama, ada lima direktorat yang membantunya, yakni, pertama, Direktorat Keuangan Umum Kepatuhan dan Manajemen Risiko, bertugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana bisnis anggaran tahunan, rencana kerja dan anggaran satuan kerja, pengelolaan anggaran, akuntansi, dan pelaporan, penyelesaian transaksi (setelmen), pengelolaan sumber daya manusia, urusan umum, pengelolaan risiko organisasi dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kedua, Direktorat Perencanaan dan Pengelolaan Dana yang bertugas merumuskan kebijakan perencanaan strategi bisnis, mengembangkan rencana pengalokasian dana, pengembangan dan penempatan dana yang dikelola pada instrumen investasi. Dalam divisi pengembangan Biodiesel mempunyai tugas melaksanakan rencana pengalokasian dana, pengelolaan kerjasama pendanaan, penyusunan rencana penyaluran dana, riset serta manajemen data terkait pengembangan biodiesel.

Sementara divisi Replanting, Reforestation dan Promosi Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan rencana pengalokasian dana, pengelolaan kerjasama pendanaan, penyusunan rencana penyaluran dana, riset serta manajemen data terkait peremajaan perkebunan, reforestation, dan promosi perkebunan.

Adapun pada divisi Pendidikan Sumber Daya Manusia, Litbang, dan Pengembangan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas pengalokasian dana, pengelolaan kerjasama

pendanaan, penyusunan rencana penyaluran dana, riset serta manajemen data terkait pendidikan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, serta pengembangan sarana dan prasarana.

Susunana organisasi BPDPKS ketiga, diisi oleh Direktorat Penghimpunanan Dana, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana penghimpunan dana untuk peremajaan perkebunan kelapa sawit, penelitian dan pengembangan, promosi kelapa sawit, pengembangan sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit yang berasal dari pemungutan biaya dan 1uran pelaku usaha dan penghimpunan dana lainnya.

Keempat, Direktorat Penyaluran Dana, bertugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana penyaluran dana, verifikasi dan penilaian atas proposal pengembangan komoditas kelapa sawit dan penyaluran dana untuk pembiayaan pengembangan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan penyaluran dana, serta melakukan fungsi kustodian atas dana termasuk pencatatan, pengawasan dan pelaporan atas penyimpanan dana.

Dan terkahir, Direktorat Kemitraan, yang bertugas melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan kemitraan dengan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi, perusahaan, Lembaga Kemasyarakatan dan civil society untuk pengembangan kelapa sawit berkelanjutan. (T3)