JAKARTA – Rencana pemerintah Indonesia menurunkan ambang batas (threshold) pajak ekspor atau bea keluar (BK) CPO dari US$800/ton menjadi sekira US$600/ton mendapat sambutan baik dari sebagian pengusaha sawit.
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Perkebunan Indonesia (GPPI), Delima Hasri Darmawan menilai, penurunan threshold yang nantinya berimbas pada pengenaan kembali BK CPO dapat memberikan jaminan bagi pasokan dalam negeri.
“Saya setuju dikenakan BK, supaya ada jaminan untuk pasokan ke industri dalam negeri,” ujarnya kepada InfoSAWIT di Jakarta, Jumat (20/3/2015)
Lanjutnya ia menjelaskan, kalau tidak dikenakan BK seperti saat ini, maka harga ekspor dengan domestik sama. Sehingga para pelaku usaha kelapa sawit lebih senang untuk mengekspor CPO ke luar negeri. (T3)