JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) akan memprioritaskan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum pada empat sektor yaitu sektor ketahanan pangan, sektor perhubungan laut, sektor pembangkit listrik, dan sektor infrastruktur.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Ferry Mursyidan Baldan mengatakan, untuk sektor ketahanan pangan yang menjadi prioritas adalah pengadaan lahan pertanian dan bendungan, sektor perhubungan laut adalah untuk pengadaan lahan pembangunan pelabuhan dan akses pelabuhan, sektor pembangkit listrik adalah pengadaan lahan pembangunan pembangkit listrik, dan sektor infrastruktur adalah untuk pengadaan lahan pembangunan jalan tol, jalan kereta api, dan bandara.
Sementara terkait perizinan, jelasnya, apabila sebuah perusahaan mempunyai kesulitan/hambatan dalam perijinan lahan masing-masing instansi Pemerintah terkait wajib untuk merespon, mendengarkan dan mengambil kebijakan.
“Kasus perijinan lahan di Jababeka yang di Kendal sudah 11 bulan ijin lahannya tidak keluar-keluar, kemudian saya buat menjadi dua hari, saya perbaharui data-datanya dan saya tanda tangani,” ujarnya dalam siaran pers di Jakarta, Selasa (24/2/2015). (T3)
Selain pengadaan tanah untuk kepentingan umum, penyelesaian sengketa juga menjadi prioritas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN. (T3)