Amerika Serikat – Merujuk laporan Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkungan dunia, Forest Heroes, menuding perusahaan sawit PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI) bertaggung jawab terhadap kerusakan hutan tropis.

Sebelumnya PT Astra Agro Lestari Tbk telah berjanji tidak bakal membangun perkebunan kelapa sawit di hutan tropis, tetapi Forest Heroes menganggap janji PT Astra Agro Lestari Tbk untuk tidak membangun sawit di hutan tropis telah dilanggar

Tudingan itu muncul setelah Mandarin Oriental Hotel, yang mana investor pemiliknya sama dengan Astra yakni perusahaan modal berbasis di Hongkong, Jardine Matheson, yang saat ini dipimpin Ben Keswick, yang juga menjabat sebagai Direktur Corporate Governance di Astra

Protes yang dimunculkan Mandarin Hotel dengan tudingan  semakin berkurangnya habitat gajah Suamatera akibat pembangunan perkebunan kelapa sawit di Sumatera. Dari siaran pers yang dbiuat Forest Heroes, salah satu dari 7 advokasi dilakukan perusahaan untuk mengubah kebijakan di Astra, dimana perusahaan Astra juga dituding memiliki implikasi pada peruabahan iklim di dunia.

Astra telah dituding membuka hutan tropis seluas 14 ribu ha semenjak 2007 silam, untuk pembukaan perkebunan kelapa sawit. Saat ini, seperti diberitakan girt.org, Astra bertanggung jawab terhadap pembukaan lahan gambut seluas 27 ribu ha. Dimana pembukaan itu telah mengeluarkan emisi karbon sebanyak 2 juta ton atau sama dengan emisi kendaraan sebanyak 830 ribu kendaraan roda empat.  

Jardine Matheson pun merespon tudingan itu lewat Mongabay.com, pihak Jardine Matheson bakal mendorong kebijakan berkelanjutan di PT Astra Agro Lestari Tbk. Bahkan Astra Agro Lestari Tbk berencanan masuk ke Indonesian Palm Oil Pledge (IPOP), dimana aktivitas pendaftaran sedang dilakukan, sekaligus melibatkan beberapa stakeholder untuk rencana ini. (T2)

JAKARTA – Tim Penyusun Indeks Tata Kelola Kehutanan Indonesia Hariadi Kartodihardjo menuturkan, kajian atas indeks tata kelola hutan difokuskan pada peninjauan peraturan perundang-undangan terkait hutan, termasuk dampak penting dan kebijakan yang dilakukan pemerintah. Kajian itu juga menyasar kapasitas pemerintah, LSM, pengawas, masyarakat, serta kesesuaian hasil dengan yang diharapkan masyarakat.

Dari catatan Tim Penyusun Indeks Tata Kelola Kehutanan Indonesia, tata kelola kehutanan Indonesia pada 2014 masih menunjukkan pencapaian yang rendah dan memerlukan penguatan. Lantaran dari hasil kajian indeks tata kelola kehutanan Indonesia, yang dilakukan di 12 provinsi di Indonesia itu, Indonesia hanya meraih peringkat 36, dari skala 1 sampai 100.

Di sisi lain, lanjut Hariadi, hasil evaluasi atas kinerja petugas atau pengawas di lapangan salah. Untuk itu, pemerintah diminta memperbaiki kapasitas dan regulasi di lapangan karena indeks kajian tersebut masih rendah.

“Petugas lapangan memang sudah menjalankan peraturan tapi justru gagal, yang berinovasi dianggap salah. Karena itu, yang berinovasi seharusnya mendapat perlidungan dari regulasi,” kata Hariadi yang merupakan panel ahli UNDP. (T2)

JAKARTA – Tim Penyusun Indeks Tata Kelola Kehutanan Indonesia Hariadi Kartodihardjo menuturkan, kajian atas indeks tata kelola hutan difokuskan pada peninjauan peraturan perundang-undangan terkait hutan, termasuk dampak penting dan kebijakan yang dilakukan pemerintah. Kajian itu juga menyasar kapasitas pemerintah, LSM, pengawas, masyarakat, serta kesesuaian hasil dengan yang diharapkan masyarakat.

Dari catatan Tim Penyusun Indeks Tata Kelola Kehutanan Indonesia, tata kelola kehutanan Indonesia pada 2014 masih menunjukkan pencapaian yang rendah dan memerlukan penguatan. Lantaran dari hasil kajian indeks tata kelola kehutanan Indonesia, yang dilakukan di 12 provinsi di Indonesia itu, Indonesia hanya meraih peringkat 36, dari skala 1 sampai 100.

Di sisi lain, lanjut Hariadi, hasil evaluasi atas kinerja petugas atau pengawas di lapangan salah. Untuk itu, pemerintah diminta memperbaiki kapasitas dan regulasi di lapangan karena indeks kajian tersebut masih rendah.

“Petugas lapangan memang sudah menjalankan peraturan tapi justru gagal, yang berinovasi dianggap salah. Karena itu, yang berinovasi seharusnya mendapat perlidungan dari regulasi,” kata Hariadi yang merupakan panel ahli UNDP. (T2)

Amerika Serikat – Merujuk laporan Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkungan dunia, Forest Heroes, menuding perusahaan sawit PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI) bertaggung jawab terhadap kerusakan hutan tropis.

Sebelumnya PT Astra Agro Lestari Tbk telah berjanji tidak bakal membangun perkebunan kelapa sawit di hutan tropis, tetapi Forest Heroes menganggap janji PT Astra Agro Lestari Tbk untuk tidak membangun sawit di hutan tropis telah dilanggar

Tudingan itu muncul setelah Mandarin Oriental Hotel, yang mana investor pemiliknya sama dengan Astra yakni perusahaan modal berbasis di Hongkong, Jardine Matheson, yang saat ini dipimpin Ben Keswick, yang juga menjabat sebagai Direktur Corporate Governance di Astra

Protes yang dimunculkan Mandarin Hotel dengan tudingan  semakin berkurangnya habitat gajah Suamatera akibat pembangunan perkebunan kelapa sawit di Sumatera. Dari siaran pers yang dbiuat Forest Heroes, salah satu dari 7 advokasi dilakukan perusahaan untuk mengubah kebijakan di Astra, dimana perusahaan Astra juga dituding memiliki implikasi pada peruabahan iklim di dunia.

Astra telah dituding membuka hutan tropis seluas 14 ribu ha semenjak 2007 silam, untuk pembukaan perkebunan kelapa sawit. Saat ini, seperti diberitakan girt.org, Astra bertanggung jawab terhadap pembukaan lahan gambut seluas 27 ribu ha. Dimana pembukaan itu telah mengeluarkan emisi karbon sebanyak 2 juta ton atau sama dengan emisi kendaraan sebanyak 830 ribu kendaraan roda empat.  

Jardine Matheson pun merespon tudingan itu lewat Mongabay.com, pihak Jardine Matheson bakal mendorong kebijakan berkelanjutan di PT Astra Agro Lestari Tbk. Bahkan Astra Agro Lestari Tbk berencanan masuk ke Indonesian Palm Oil Pledge (IPOP), dimana aktivitas pendaftaran sedang dilakukan, sekaligus melibatkan beberapa stakeholder untuk rencana ini. (T2)