INFO SAWIT, JAKARTA – Penerapan Peraturan Presiden (perpres) CPO Supporting Fund dalam jangka pendek akan menggerus harga minyak sawit mentah (CPO). Dampak lanjutannya adalah penurunan harga tandan buah segar (TBS) sehingga pendapatan petani sawit terpangkas.

“Jika dilihat jangka pendek, harga CPO akan turun, TBS petani juga turun sehingga berakibat turunnya daya saing industri,” ujar Direktur Eksekutif GAPKI Fadhil Hasan di Jakarta kemarin.

Namun demikian, aturan tersebut dalam jangka panjang memiliki dampak yang positif terhadap industri sawit nasional. “Jika dilihat jangka panjang aturan itu secara tidak langsung dapat mendongkrak harga CPO yang sejak semester II/2014 mengalami penurunan,” jelasnya.

Senada, Ketua Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) Derom Bangun mengatakan, perpres tersebut dalam jangka pendek menyebabkan harga CPO di dalam negeri turun. Harga CPO akan turun atau tergerus sebesar Rp. 650.000 per ton atau Rp. 650 per kilogram (kg). Sementara, harga TBS di petani juga ikut tergerus sebesar Rp. 130 per kg.

“Dalam jangka pendek, harga CPO akan turun sebesar USD 50 per ton. Atau kalau dengan asumsi kurs Rp. 13.000 per dolar AS berarti mencapai Rp. 650.000 per ton. TBS di petani juga turun sebesar Rp. 130 per kg,” kata dia kepada Kontan. (T2)

INFO SAWIT, JAKARTA – Penerapan Peraturan Presiden (perpres) CPO Supporting Fund dalam jangka pendek akan menggerus harga minyak sawit mentah (CPO). Dampak lanjutannya adalah penurunan harga tandan buah segar (TBS) sehingga pendapatan petani sawit terpangkas.

“Jika dilihat jangka pendek, harga CPO akan turun, TBS petani juga turun sehingga berakibat turunnya daya saing industri,” ujar Direktur Eksekutif GAPKI Fadhil Hasan di Jakarta kemarin.

Namun demikian, aturan tersebut dalam jangka panjang memiliki dampak yang positif terhadap industri sawit nasional. “Jika dilihat jangka panjang aturan itu secara tidak langsung dapat mendongkrak harga CPO yang sejak semester II/2014 mengalami penurunan,” jelasnya.

Senada, Ketua Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) Derom Bangun mengatakan, perpres tersebut dalam jangka pendek menyebabkan harga CPO di dalam negeri turun. Harga CPO akan turun atau tergerus sebesar Rp. 650.000 per ton atau Rp. 650 per kilogram (kg). Sementara, harga TBS di petani juga ikut tergerus sebesar Rp. 130 per kg.

“Dalam jangka pendek, harga CPO akan turun sebesar USD 50 per ton. Atau kalau dengan asumsi kurs Rp. 13.000 per dolar AS berarti mencapai Rp. 650.000 per ton. TBS di petani juga turun sebesar Rp. 130 per kg,” kata dia kepada Kontan. (T2)

INFO SAWIT, JAKARTA -Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dan Perkebunan Kelapa Sawit (CPO) Fund pada 18 Mei 2015 lalu. Namun, sepertinya aturan ini sulit untuk berjalan sesuai rencana, yakni pada Juni mendatang.

Penyebab utamanya, hingga kini, pemerintah belum membentuk Badan Pengelola Dana (BPD) CPO Fund sebagai lembaga yang akan menghimpun dan mengelola dana tersebut. Ini terungkap dari pengakuan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) yang belum diajak bicara perihal pembentukan BPD CPO Fund.

Namun, sebelumnya disebutkan bahwa GAPKI menjadi satu dari tiga perwakilan pengusaha sawit yang bakal duduk dalam jajaran dewan pengawas BPD CPO Fund. Dua lainnya adalah GPPI dan Apkasindo.

Fadhil Hasan, Direktur Eksekutif GAPKI menyatakan, awal sampai Perpres diteken, pihaknya belum pernah diundang rapat oleh pemerintah untuk ikut membahas pembentukan BPD CPO Fund hingga saat ini, seperti kutip Kontan.

Rida Mulyana, Direktur Jenderal EBTKE mengakui bahwa Perpres CPO Fund ini memang terlambat terbit dari jadwal yang ditetapkan. Namun, dia bilang, yang penting aturan ini harus segera jalan dalam waktu dekat. “Targetnya, awal Juni sudah jadi semua,” tandasnya.

Gamal Nasir, Direktur Kementerian Pertanian memastikan pihaknya akan turut dalam BPD. Meski secara resmi mewakili pemerintah, Kemtan juga berjanji menjadi corong dari petani kelapa sawit untuk mendapatkan fasilitas dari BPD. “Kami akan tunggu nanti arahan dari Kemkeu,” ujarnya. (T2)

INFO SAWIT, JAKARTA -Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dan Perkebunan Kelapa Sawit (CPO) Fund pada 18 Mei 2015 lalu. Namun, sepertinya aturan ini sulit untuk berjalan sesuai rencana, yakni pada Juni mendatang.

Penyebab utamanya, hingga kini, pemerintah belum membentuk Badan Pengelola Dana (BPD) CPO Fund sebagai lembaga yang akan menghimpun dan mengelola dana tersebut. Ini terungkap dari pengakuan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) yang belum diajak bicara perihal pembentukan BPD CPO Fund.

Namun, sebelumnya disebutkan bahwa GAPKI menjadi satu dari tiga perwakilan pengusaha sawit yang bakal duduk dalam jajaran dewan pengawas BPD CPO Fund. Dua lainnya adalah GPPI dan Apkasindo.

Fadhil Hasan, Direktur Eksekutif GAPKI menyatakan, awal sampai Perpres diteken, pihaknya belum pernah diundang rapat oleh pemerintah untuk ikut membahas pembentukan BPD CPO Fund hingga saat ini, seperti kutip Kontan.

Rida Mulyana, Direktur Jenderal EBTKE mengakui bahwa Perpres CPO Fund ini memang terlambat terbit dari jadwal yang ditetapkan. Namun, dia bilang, yang penting aturan ini harus segera jalan dalam waktu dekat. “Targetnya, awal Juni sudah jadi semua,” tandasnya.

Gamal Nasir, Direktur Kementerian Pertanian memastikan pihaknya akan turut dalam BPD. Meski secara resmi mewakili pemerintah, Kemtan juga berjanji menjadi corong dari petani kelapa sawit untuk mendapatkan fasilitas dari BPD. “Kami akan tunggu nanti arahan dari Kemkeu,” ujarnya. (T2)