JAKARTA, SAWITNDONESIA – Mendekati Ramadan, konsumsi CPO negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim cenderung turun dari bulan sebelumnya. GAPKI mencatat bahwa  volume ekspor CPO dan turunannya asal Indonesia pada Mei 2015  sebesar 2,22 juta ton atau lebih rendah 1,7 persen dibandingkan  April sebelumnya berjumlah  2,25 juta ton.  

Fadhil Hasan, Direktur Eksekutif GAPKI, mengatakan  volume ekspor minyak sawit Indonesia menurun signifikan ke Bangladesh yaitu sekitar 43 persen meskipun secara kuantitas volume ekspor ke Bangladesh tidak besar. Bulan April lalu volume ekspor ke Bangladesh mencapai 70,9 ribu ton dan pada Mei ini turun menjadi 40,3 ribu ton. Penyebabnya, situasi politik di dalam negeri diduga menjadi faktor pelemahan permintaan dari Bangladesh. Seperti yang diketahui sejak Maret lalu Partai Nasionalis Bangladesh memblokade titik-titik utama pintu masuk dan keluar kota Bangladesh sebagai ketidakpuasan dari ditangkapnya pimpinan partai tersebut. Hal ini menyebabkan pasokan barang ke dalam negara tersebut berkurang karena kendaraan yang membawa dihentikan dan sebagian diserang.

Penurunan volume ekspor juga dicatatkan oleh negara Afrika sebesar 26 persen, negara Uni-Eropa 10 persen dan negara Timur Tengah 1,5 persen. Penurunan permintaan dari pasar global akan minyak sawit ini disebabkan harga minyak kedelai yang turun karena melimpahnya stok di Amerika Selatan, Brazil dan Argentina. Demonstrasi di pelabuhan Argentina juga sudah melambat sehingga transport kedelai sudah mulai bisa disalurkan keluar.

Volume ekspor minyak sawit Indonesia ke India di Mei ini juga membukukan penurunan 21 persen, atau dari 631 ribu ton pada April menurun menjadi 501 ribu ton di bulan Mei ini.

Beruntung, pembelian  CPO dari Pakistan meningkat signifikan sebesar 45 persen atau dari 152 ribu ton pada April meningkat menjadi 221 ribu ton. Peningkatan permintaan sebagai stok menjelang ramadhan dimana konsumsi minyak makan diprediksi meningkat. Peningkatan permintaan minyak sawit juga dibukukan Amerika Serikat sebesar 26 persen dan China 18 persen. Penguatan mata uang dollar AS adalah salah satu faktor pendukung naiknya volume ekspor ke negara Paman Sam ini.

Meskipun ada penurunan ekspor minyak sawit pada Mei ini, secara year-on-year ekspor minyak sawit Indonesia tumbuh cukup baik, yaitu sekitar 26 persen dari periode Januari-Mei 2015 dibandingkan periode yang sama tahun lalu atau dari 8 juta ton Januari-Mei 2014 tumbuh menjadi 10,1 juta ton periode yang sama 2015.

JAKARTA, SAWITINDONESIA – PT Wilmar Nabati Indonesia  mengadakan pasar murah yang menyediakan barang kebutuhan masyarakat seperti sabun dan minyak goreng. Pasar murah ini digelar 10 lokasi di seluruh Indonesia.

Dalam siaran persnya, MP Tumanggor, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, mengatakan kegiatan ini ditujukan membantu masyarakat berpenghasilan rendah. Apalagi menjelang  bulan Ramadhan ini harga sembako mengalami kenaikan.

Menurutnya, pasar murah ini sudah berlangsung di Solo dan Jambi pada bulan Mei kemarin. Di Jabotabek, Wilmar membuat pasar  murah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, pada Selasa ini (16/6).

“Pasar murah berikutnya yaitu perkampungan nelayan di Jakarta Utara. Selama Ramadhan, rencananya pasar murah digelar 10 titik lokasi di seluruh Indonesia seperti Surabaya dan Medan,” kata MP Tumanggor.

Di setiap lokasi pasar murah, Wilmar mengalokasikan 10 ton minyak goreng Fortune yang dijual dalam bentuk kemasan satu liter. Dari 10 lokasi pasar murah, Wilmar akan menyiapkan sekitar 100 ton minyak goreng.  Selain itu, disiapkan sabun bermerek Illie’s  sebanyak 10 karton di setiap lokasi,  dimana satu karton berisi 72 batang.

MP Tumanggor mengatakan harga minyak goreng Fortune  dibandrol Rp 9.000 per liter. Lebih murah dari harga pasaran Rp 13.000 per liter. Sabun bermerek illie’s dijual Rp 2.500 per batang lebih rendah dibandingkan harga aslinya Rp 3.500 per batang.

“Kami menjual sabun dan minyak goreng di bawah harga pasaran. Makanya masyarakat dibatasi pembeliannya tidak boleh sampai satu karton. Supaya semua kebagian,” ujarnya.

Dia berharap kehadiran pasar murah ini  akan membantu masyarakat untuk memperoleh barang berkualitas dengan harga murah.

Sumber foto: istimewa

JAKARTA – Kementerian Pertanian RI tidak hanya menekankan kepada perusahaan besar swasta dan BUMN saja untuk penerapan sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), tetapi juga bagi para petani rakyat.

Meski begitu, kata Direktur Tanaman Tahunan, Herdaradjat Natawijaya, penerapan sistem sertifikat ISPO untuk petani plasma dan swadaya ini bersifat voluntary (sukarela) berbeda dengan perusahaan yang bersifat mandatory.

Ia menjelaskan, prinsip dan kriteria untuk petani sendiri juga lebih sederhana dibandingkan perusahaan besar. Untuk plasma ada enam prinsip dan kriteria yaitu pertama legalitas usaha kebun plasma, kemudian manajeman usaha kebun plasma, pengelolaan dan pemantauan lingkungan, tanggungjawab terhadap kesehatan dan keselamatan kerja petani, tanggungjawab sosial dan pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan usaha secara berkelanjutan.

Untuk swadaya yakni legalitas usaha kebun swadaya, organisasi pekebun dan pengelolaan usaha kebun swadaya, pengelolaan dan pemantauan lingkungan, dan peningkatan usaha secara berkelanjutan.

“Prinsip dan kriteria untuk petani plasma dan swadaya ini telah disahkan Menteri Pertanian melalui Permen No 11 Tahun 2015, untuk petani tentu lebih sederhana dibandingkan dengan perusahaan perkebunan baik swasta maupun BUMN,” katanya di Jakarta, belum lama ini.

Herdradjat mengakui, implementasi ISPO bagi petani ini masih banyak kendala- kendala terutama masalah lingkungan dan legalitas lahan, sehingga harus dilakukan pendekatan-pendakatan supaya petani dapat mengetahui apa saja yang harus dibutuhkan dalam memenuhi ISPO. “Oleh karenanya Kementan bekerja sama dengan Kementerian Keuangan untuk menyelenggarakan inisiatif perkebunan kelapa sawit untuk plasma dan swadaya di tiga provinsi,” terangnya. (T3)

JAKARTA – Kementerian Pertanian RI tidak hanya menekankan kepada perusahaan besar swasta dan BUMN saja untuk penerapan sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), tetapi juga bagi para petani rakyat.

Meski begitu, kata Direktur Tanaman Tahunan, Herdaradjat Natawijaya, penerapan sistem sertifikat ISPO untuk petani plasma dan swadaya ini bersifat voluntary (sukarela) berbeda dengan perusahaan yang bersifat mandatory.

Ia menjelaskan, prinsip dan kriteria untuk petani sendiri juga lebih sederhana dibandingkan perusahaan besar. Untuk plasma ada enam prinsip dan kriteria yaitu pertama legalitas usaha kebun plasma, kemudian manajeman usaha kebun plasma, pengelolaan dan pemantauan lingkungan, tanggungjawab terhadap kesehatan dan keselamatan kerja petani, tanggungjawab sosial dan pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan usaha secara berkelanjutan.

Untuk swadaya yakni legalitas usaha kebun swadaya, organisasi pekebun dan pengelolaan usaha kebun swadaya, pengelolaan dan pemantauan lingkungan, dan peningkatan usaha secara berkelanjutan.

“Prinsip dan kriteria untuk petani plasma dan swadaya ini telah disahkan Menteri Pertanian melalui Permen No 11 Tahun 2015, untuk petani tentu lebih sederhana dibandingkan dengan perusahaan perkebunan baik swasta maupun BUMN,” katanya di Jakarta, belum lama ini.

Herdradjat mengakui, implementasi ISPO bagi petani ini masih banyak kendala- kendala terutama masalah lingkungan dan legalitas lahan, sehingga harus dilakukan pendekatan-pendakatan supaya petani dapat mengetahui apa saja yang harus dibutuhkan dalam memenuhi ISPO. “Oleh karenanya Kementan bekerja sama dengan Kementerian Keuangan untuk menyelenggarakan inisiatif perkebunan kelapa sawit untuk plasma dan swadaya di tiga provinsi,” terangnya. (T3)