Tuduhan negatif terhadap biodiesel berbasis sawit kian gencar diserukan di Uni Eropa. Muncul wacana  mandatori biofuel Uni Eropa mendorong deforestasi di negara produsen CPO yaitu Indonesia dan Malaysia.  

Dalam penelitian International Institute for Sustainable Development, lembaga penelitian ekonomi dan lingkungan,  yang berjudul “The EU Biofuel Policyand Palm Oil: Cutting Subsidies or Cutting Rainforest?  kebijakan mandatori biofuel negara-negara Uni Eropa dipersoalkan karena berpotensi meningkatkan dampak deforestasi secara langsung kepada negara berkembang produsen CPO seperti Indonesia.  

Anehnya, hipotesis yang terdapat dalam penelitian ini langsung menohok kepada biodiesel  berbahan baku minyak sawit. Artinya, semakin tinggi permintaan biodiesel dari Uni Eropa secara langsung mendorong kebutuhan CPO di tahun mendatang. Tingginya minat negara Uni Eropa kepada CPO karena minyak nabati yang mereka hasilkan seperti minyak kanola, minyak bunga matahari juga diperlukan industri makanan disana. Hal inilah yang membuat kompetisi antara industri pangan dan energi.

Sepanjang 2006-2012, kebutuhan minyak sawit negara EU-27 meningkat 40% dari 4,5 juta sampai 6,4 juta ton. Sebagai gambaran, konsumsi CPO untuk biodiesel pada 2012 sebesar 1,9 juta ton dan 0,6 juta ton dipakai untuk suplai listrik. Tak hanya itu, industri non energi juga menyerap 3,9 juta ton CPO yang digunakan untuk produk makanan, personal care, dan oleokimia. 

Pengembangan biodiesel di Uni Eropa lebih maju karena ditopang besarnya kebijakan subsidi. Subsidi lebih difokuskan kepada sektor transportasi, sebagai gambaran International Energy Agency memperkirakan subsidi biofuel mencapai US$ 11 miliar pada 2011. Komisi Uni Eropa mempunyai target penggunaan biodiesel campuran 10% sampai 2020. Tujuan mandatori ini cukup mulai untuk menekan gas emisi rumah kaca dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak fosil.

Laporan IISD yang didanai Friend of Earth Europe ini membuat hipotesis bahwa semakin tingginya permintaan biodiesel sawit akan mengakibatkan tiga dampak negatif di negara produsen seperti Indonesia dan Malaysia. Pertama, perubahan lahan secara langsung lewat kegiatan deforestasi di negara produsen seperti Indonesia dan Uni Eropa. Disebutkan, telah terjadi perubahan hampir 90% dari konversi lahan di Kalimantan menjadi perkebunan kelapa sawit sepanjang 1990-2010. 

Kedua, terjadi Indirect Land Use Change (ILUC)  yang disebabkan tingginya permintaan biodiesel walaupun perusahaan biodiesel atau kelapa sawit sudah bersertifikat sustainable.  Laporan ini mencurigai produsen bersertifikat tadi memakai minyak sawit yang belum bersertifikat untuk memenuhi kebutuhan. 

Ketiga, dalam laporan ini berpretensi bahwa ada pelanggaran hak pekerja dan masyarakat adat dari pembangunan kelapa sawit. Laporan yang disusun peneliti IISD ini tidak memberikan fakta sahih dan kurang akurat dari hipotesis yang dibuat tadi. Pasalnya, laporan ini cenderung menyudutkan kelapa sawit sebagai sumber  bahan baku biodiesel.

Dalam kesimpulan yang IISD, permintaan tambahan minyak sawit akan terus meningkat seiring dengan aturan mandatori biodiesel yang dijalankan pemerintahan di negara Uni Eropa.  Setiap ton biodiesel yang diproduksi  pada 2006-2012 akan mengonsumsi 110 kilogram minyak sawit untuk bahan bakunya.  Diperkirakan sampai 2020 apabila mandatori biodiesel 10% jadi diterapkan maka konsumsi minyak sawit dapat sekitar 2,6 juta-2,7 juta ton atau naik 40% dari tahun 2012.

Tatang Soerawidjaja, Ketua Umum Ikatan Ahli Bioenergi Indonesia, menyerukan supaya  biodiesel lebih diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan energi di dalam negeri. Kebijakan mandatori biofuel yang digulirkan pemerintah dinilai lebih baik  dibandingkan ekspor ke Uni Eropa.

“Kalau Eropa mempersulit biodiesel kita biarkan saja, tidak perlu ekspor kesana,” kata Tatang kepada SAWIT INDONESIA.  

Berbagai kecaman terhadap biodiesel berbasis sawit sebetulnya dapat dipertanyakan karena produsen CPO telah mengikuti aturan seperti memiliki sertifikat International Sustainability and Carbon Certification (ISCC). Sertifikat ini diaudit lembaga sertifikasi yang ditunjuk Badan Federal Pertanian dan Pangan (BLE) Uni Eropa. Sertifikasi ini terbilang ketat karena menggunakan parameter aspek keberlanjutan yaitu pengurangan gas rumah kaca, pengelolaan lahan berkelanjutan,  perlindungan habitat alam dan keberlanjutan sosial.

Paulus Tjakrawan, Sekretaris Jenderal Asosisi Produsen Biofuel  Indonesia, meminta tuduhan negatif terhadap Indonesia harus dilawan dengan menggiatkan kampanye positif ke Uni Eropa. Pasar terbesar biodiesel sawit Indonesia berada di Uni Eropa.”Itu sebabnya pemerintah dan swasta harus bergandengan tangan dalam menjalankan kampanye positif,” pungkas Paulus. (Qayuum) 

Dengan menggunakan sistem tender, kebijakan mandatori biodiesel semakin jauh dari harapan. Proteksi dibutuhkan pelaku biodiesel  karena rentan dengan fluktuasi harga komoditi dan minyak bumi.   

Ibarat angin segar di siang hari, kalangan produsen biodiesel menyambut gembira paket kebijakan ekonomi pemerintah. Salah satu isi paket ini berbunyi menurunkan impor minyak dan gas dan memperbesar biodiesel dalam solar sebagai penganti solar impor. Paket kebijakan ekonomi ini bertujuan memperbaiki defisit transaksi berjalan dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Dalam kebijakan mandatori tersebut, campuran biodiesel ditingkatkan dari 7,5% menjadi 10% mulai akhir tahun ini yang akan berlanjut pada tahun depan. 

Kandungan biodiesel yang ditingkatkan mencapai 10% mulai September sampai tahun depan diterapkan untuk sektor transportasi subsidi dan non subsidi. Sedangkan, pembangkit listrik ditargetkan menggunakan campuran biodiesel 20% atau B-20.

Dari data yang diperoleh SAWIT INDONESIA, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian telah menghitung peningkatan campuran B-10 untuk BBM subdisi mampu  menggantikan pemakaian solar sebesar 0,56 juta KL dari September hingga Desember 2013. Nilai penghematan devisa dapat mencapai Rp 4,59 triliun. 

Paulus Tjakrawan, Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia, menyatakan kesiapan anggotanya membantu pemerintah untuk menyediakan pasokan biodiesel kepada sektor transportasi dan pembangkit listrik. Kendati demikian, dirinya meminta pemerintah konsisten menjaga kebijakan mandatori ini. Bukan hanya reaksi dari krisis yang terjadi sekarang tetapi  melihat jangka panjangnya.

“Daripada  impor bahan bakar minyak yang demikian besar lebih baik pakai produk Indonesia yang untuk lingkungan yang lebih baik juga, apalagi uangnya juga tidak kemana-mana. Jadi masalah ini dari berbagai segi harus diperhitungkan, ujar Paulus. 

Langkah cepat diambil Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang mendorong pemakaian biodiesel di sektor transportasi pada tahun 2014 sebesar 4,4 juta kL. Pelaksana mandatori ini berasal dari Badan Usaha Pemegang Ijin Usaha Niaga Umum BBM dan Pengguna Langsung BBM, serta Badan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik. Pengertian dari Pengguna Langsung BBM adalah perorangan maupun Badan Usaha yang menggunakan BBM untuk kepentingan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial.

Mengingat tingginya kebutuhan biodiesel membuat Pertamina mengambil langkah tender. Untuk jangka waktu dua tahun yaitu 2014-2015, total kebutuhan Fatty Acid Methyl Ester (FAME) dapat mencapai 6,6 juta KL atau per tahun sebesar 3,3 juta KL. Ali Mundakir, VP Corporate Communication Pertamina, dalam keterangan pers, menyebutkan nilai impor yang dapat dihemat mencapai US$ 2,6 miliar.  

Ali Mundakir  mengungkapkan selama ini Pertamina telah menunjukkan komitmen terhadap pelaksanaan Permen ESDM No.32 tahun 2008 dengan terus meningkatkan penggunaan FAME, dari semula hanya 126.098 kL atau setara dengan 2,4 juta kL Biosolar pada 2008 menjadi 669.245 kL atau setara 9,3 juta kL Biosolar pada 2012.

Sampai Oktober, sudah ada 17 perusahaan biodiesel yang mendaftar sebagai peserta tender. Tetapi, menurut Ali Mundakir, dua perusahaan tidak lolos ke tahapan berikutnya karena dinilai trader.Pertamina berencana mengumumkan pemenang tender pada Desember 2013.

Di sektor pembangkit listrik,  PT PLN mempunyai kebutuhan biodiesel diperkirakan 1,2 juta kL-1,3 juta kL pada tahun depan. Mochamad Sofyan, Kepala Divisi Energi  Baru dan Terbarukan PT PLN, mengatakan biodiesel campuran 10% mulai digunakan pembangkit listrik PLN pada Oktober. Hingga sisa waktu akhir tahun ini pemakaian biodiesel dapat mencapai 150 ribu kL. 

Konsumsi biofuel di pembangkit listrik PLN telah dimulai 2006. Jenis biofuel yang digunakan adalah biodiesel dan PPO atau olein. “Diharapkan semua pembangkit listrik beralih kepada biofuel pada tahun depan,” kata Mochamad Sofyan. 

Sadar dengan besarnya kebutuhan, PT PLN berencana melakukan tender untuk pembelian biodiesel. Menurut Mochamad Sofyan,  kemungkinan faktor pertimbangan tender yang utama terkait kemampuan produsen biodiesel untuk memenuhi kebutuhan PLN. Sebelumnya, pembelian biodiesel dan PPO dipasok oleh produsen biodiesel salah satunya Wilmar. Selain itu, jumlah pembelian masih dalam skala yangdiserahkan kepada unit pembangkit listrik. Dengan pertimbangan, produsen biodiesel terdekat dengan pembangkit. 

“Kalau terdekat disitu ada Wilmar ya Wilmar. Tetapi sekarang, karena pembelian biodiesel dalam skala besar akan diatur oleh PLN pusat. Dengan menggunakan model tender, unit pembangkit listrik di daerah dapat memesan langsung kepada pemenang,” kata Mochamad  Sofyan.

Sistem tender ini, ujar Mochamad Sofyan, akan mengikuti harga pasar dengan merujuk kepada pergerakan di perdagangan. Untuk sistem tender ini masih dikaji oleh PLN.

Dengan menggunakan tender ini artinya harga pasar dari baik Pertamina dan PLN akan memakai mekanisme business to business. Sebelum diangkat menjadi Wakil Menteri Keuangan, Bambang  Brodjonegoro, yang pada awal September masih menjabat Plt Badan  Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, menjelaskan tidak akan ada kebijakan harga 

Referensi biodiesel untuk kalangan produsen. Karena dengan mekanisme harga pasar akan bergantung kepada negosiasi antara produsen dengan Pertamina dan  PLN. 

“Kalau kebijakan biodiesel ini berhasil  akan meningkatkan pasar di dalam negeri dengan sendirinya. Nantinya, campuran biodiesel ke solar dapat tumbuh hingga 15%  atau 30% seperti yang terjadi di Brazil,” ujar Bambang seperti dikutip dari Harian Kontan.

Immanuel Sutarto, Direktur Utama PT Eterindo Wahanatama Tbk, mengatakan mekanisme harga pasar ini dikhawatrikan kalau menggunakan harga terendah, maka yang terjadi produsen biodesel tanpa bahan baku akan kalah bersaing karena mesti beli bahan baku dari CPO, stearin atau olein. Jika tidak punya refineri sendiri yang terjadi perusahaan biodiesel harus beli olein dengan harga pasar.

Ditambahkan Immanuel, apabila Pertamina tetap gunakan harga pasar yang pemerintah tidak dapat ikut mengatur penyediaan dan harga bahan baku, pasti yang menang itu perusahaan punya bahan baku. Jika, pemerintah ikut penentuan tender kuantitas dan harga maka pemerintah akan membantu ketersediaan jumlah dan harga. 

Dari  pengalaman Immanuel Sutarto, sebaiknya tender juga memperhatikan kebutuhan tiap daerah dan jumlah kapasitas produksi pabrik yang dekat dengan lokasi penunjukan tender. Saat ini, perusahaannya mendapatkan penugasan dari Pertamina untuk suplai ke daerah Jawa Tengah seperti Boyolali dan Maos akibatnya menambah beban biaya transportasi. “Biaya transportasi dapat mencapai Rp 400 per liter,itu produsen yang nangggung biayanya,” papar Immanuel.

Dia pun menyarankan Pertamina membangun fasilitas tanki pencampuran biodiesel di depo penampungan. Karena selama ini, proses yang dilakukan berupa sistem direct mixing blending. Dengan sistem ini, truk pembawa biodiesel datang lalu dimasukkan dan dicampur langsung ke truk pembawa solar. “Resikonya jika di jalan ada hambatan sulit bagi truk biodiesel untuk setor ke depo. Kalau, diminta harus sewa tanki di depo jelas keberatan dong,” keluh Immanuel.

Karen Agustiawan, Direktur Utama PT Pertamina, beberapa waktu lalu mengakui pihaknya berencana membangun fasilitas tanki pencampuran biodiesel dan solar di depo. Itu sebabnya, dia akan mengajak produsen biodiesel untuk bekerjasama dalam pembangunan tanki.

Menurut Paulus Tjakrawan, industri biodiesel sangat memerhatikan aspek harga dan teknis. Untuk harga untuk saat ini harganya lebih murah dari solar. Bulan September kemarin, Pertamina beli biodiesel seharga Rp.7.880 perliter, sedangkan solar industri Rp.9.800. Namun, menurutnya, harga tersebut merupakan harga September tetapi belum diketahui bulan depannya.

“Tentu saja, ada pengaruh dari harga sawit juga akan berpengaruh naik, tetapi kenaikannya apa hanya sesaat atau berkelanjutan itu belum pasti,” ujar Paulus. 

Dalam pandangan Paulus  Tjakrawan,  Pertamina maupun pemerintah semestinya mempertimbangkan perusahaan biodiesel yang tidak mempunyai kebun (sebagian besar adalah pionir industri BBN). Lalu dapat pertimbangkan kedekatan jarak lokasi produsen dengan depot Pertamina. Kalau semua hal tadi tidak dipikirkan pemerintah jelas yang akan tersingkir industri BBN tanpa kebun dan sedang dibangun saat ini. 

“Padahal, mereka sudah mempelopori industri BBN dimana saat itu di tahun 2006 belum ada kepastian, dan para investor yang telah dan sedang menanamkan investasinya,” papar Paulus. 

Subsidi Biodiesel

Yang menjadi pertanyaan, apabila pemerintah memakai skema harga pasar lalu bagaimana dengan nasib subsidi biodiesel? Karena sistem tender ini akan mencari harga terendah di bawah solar dan kemungkinan melihat harga antar sesama produsen. Padahal di negara manapun, pengembangan kebijakan biofuel tidak terlepas dari proteksi kepada industrinya misalkan dengan pemberian subsidi.

Dalam APBN-P 2013,harga Biodiesel sebesar Rp. 3.000,- per liter dan untuk Bioethanol Rp. 3.500,- per liter. Mekanisme subsidi diberikan apabila harga biodiesel berada di atas harga solar. Badan Keuangan Fiskal mencatat nilai subsidi BBN mencapai Rp 1,67 triliun dari Januari-Juli 2013. Anggaran ini dikeluarkan untuk menyubsidi konsumsi biodiesel yang mencapai 446.826 kL.

Sumber terpercaya Majalah SAWIT INDONESIA, menyebutkan muncul wacana subsidi biodiesel bakal dihapuskan dan aturan HPE biodiesel dihapus pula. Untuk selanjutnya akan dibahas penentuan formula harga biodiesel dengan formula MOPS. 

Paulus Tjakrawan merasa heran apabila subsidi BBN benar-benar dihapuskan. Karena Pemerintah seharusnya mendukung pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) termasuk penyediaan alokasi subsidi. Jika BBM fosil didukung oleh subsidi sedemikian besar dan bertahun-tahun, maka seharusnya dukungan untuk EBT harus tetap ada bahkan harus lebih besar.  

Dalam pandangan Togar Sitanggang, Manager Senior Musim Mas, selama ini produsen biodiesel tidak pernah merasakan subsidi apapu. Kalaupun ada subsidi harga BBN itu lebih ditujukan melindungi konsumen, bukan industrinya.

Susilo Siswoutomo, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, menegaskan tidak ada proteksi untuk produsen biodiesel karena sifatnya itu longterm dan jangka panjang. Nantinya, harga biodiesel tetap bergantung tender Pertamina yang ditawarkan ke produsen, apakah itu sesuai keinginan Pertamina atau tidak. “Tapi yang jelas Pertamina ingin  beli biodiesel dibawah harga solar,” ujar Susilo kepada SAWIT INDONESIA. 

Menurut Paulus, pemerintah sudah punya aturan tentang harga indeks BBN, sebaiknya  regulasi ini konsisten dijalankan . Hal yang semestinya dilakukan oleh pemerintah adalah mengadakan kajian segera secara mendalam dengan melibatkan semua sektor dari hulu hingga hilir, bagaimana membuat BBN bisa maju, mengurangi impor BBM, mengurangi emisi dan mengurangi penggunaan subsidi, sehingga keluaran yang dihasilkan adalah adanya peraturan-peraturan, kebijakan yang lengkap dari hulu hingga hilir secara lengkap. (Qayuum)

INFOSAWIT,PADANG – Perkebunan kelapa sawit rakyat memiliki banyak kelemahan dalam pengembangannya, diantaranya ada lima hal kelemahan yang harus mendapat perhatian lebih.

Dewan Pertimbangan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Seluruh Indonesia (Apkasindo) Sumatera Barat (Sumbar), Azmal Zubir, mengatakan liha kelemahan itu yakni kondisi gegrafis, kurangnya transportasi, pengepul yang curang, tidak bagusnya bibit yang digunakan, dan pola pemupukan yang tidak benar.

Dijelaskannya, bahwa di beberapa daerah petani ada yang menanam kelapa sawitnya di lereng perbukitan sehingga harus memanennya sebelum matang. Karena kalau menunggu matang, petani hanya dapat tandannya saja lantaran buahnya yang sudah terpisah.

Selain itu, seperti ditulis Antara Sumbar, Rabu (27/5/2015), transportasi dari kebun ke perusahaan. Idealnya setelah  24 jam panen sawit langsung diolah, tapi di beberapa daerah lebih dari 24 jam, karena jalan yang rusak dan mengakibatkan waktu tempuh menjadi lama dan rendemen sawit menjadi rendah.

Curangnya oknum pengepul juga menjadi penyebab rendahnya rendemen kelapa sawit rakyat. (T3)

INFOSAWIT,KUALA LUMPUR – Chief Executive Officer dan Executive Director, Datuk Zainal Azwar bin Zainal Aminuddin TH Plantations Bhd mengungkapkan, produksi tandan buah segar (TBS) mencapai 137.988 ton pada kuartal pertama 2015 (1Q2015), atau turun 20% dibandingkan periode yang sama tahun 2014.

Adapun produksi minyak sawit mentah (CPO) turun 22% menjadi 31.052 ton. Sedangkan harga rata-rata jual CPO di IQ2015 sebesar RM2.162 per ton dibandingkan RM2,507 per ton pada kuartal yang sama tahun lalu.

“Produksi group semakin dipengaruhi oleh sebagian besar perkebunan muda, yang menghasilkan TBS lebih rendah dibandingkan dengan perkebunan matang prima,” ujarnya dalam sebuah pernyataan, Rabu (27/5/2015).

Namun demikian, kata Zainal, produksi grup menunjukkan tanda-tanda pemulihan menjelang akhir kuartal pertama 2015 dan Grup optimis bahwa produksi akan terus membangun di kuartal berikutnya.

Ia menambahkan, meskipun produksi sekarang menunjukkan tanda-tanda pemulihan, tidak menutup kemungkinan El Nino akan mewujudkan suatu yang buruk dalam beberapa bulan mendatang.

“Fenomena El Nino tidak bisa dianggap enteng dibandingkan dengan anomali cuaca normal lainnya, sebagai efek sangat besar, terutama pada tingkat produksi tanaman langsung dan menengah,” paparnya. (T3)