Wacana moratorium yang diusulkan Sofyan Djalil, Menko Bidang Perekonomian, dinilai tidak sejalan dengan cita-cita pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla. Cita-cita pemerintahan ini adalah pengentasan kemiskinan, mengurangi angka pengangguran dan pembangunan pedesaan, dalam hal ini industri sawit dapat menjalankan fungsi tersebut.
“Rencana moratorium perluasan lahan sawit, tidak memiliki dasar yang kuat baik secara hukum maupun kebijakan,”tegas Tungkot Sipayung, Direktur PASPI.
Menurut Tungkot, perluasan lahan perkebunan sawit nasional bisa dari lahan petani dengan cara konversi tanaman atau dari lahan baru misalkan Areal Penggunaan Lain (APL). Apabila moratorium jadi diterapkan, pemerintah akan melanggar UU 12/1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman karena di dalam regulasi ini diberikan kebebasan kepada petani untuk memilih tanaman yang dibudidayakan.
Lebih lanjut Tungkot mengatakan kebijakan ini melanggar UUD 1945 yang memberikan hak penghidupan yang layak, hak berusaha bagi setiap warganegara termasuk di bidang perkebunan sawit.
“Mungkin bagi mereka yang sudah punya kebun tidak masalah. Namun bagi mereka yang ingin memulai berkebun masa dilarang? Tidak ada peraturan perundang-undangan di NKRI yang melarang menanam sawit,”kata Dokter Ekonomi Pertanian Institut Pertanian Bogor ini.
Usulan Menko Perekonomian mengenai rencana moratorium perluasan sawit bertentangan dengan kebijakan pemerintahan Jokowi-JK yakni membangun kemandirian energi (biodiesel), percepatan pembangunan pedesaan, dan pengurangan kemiskinan.
Tungkot menjelaskan berdasar penelitian dari Bank Dunia (2012) dan PASPI ( 2014) pada kenyatannya perkebunan kelapa sawit memegang peranan penting dalam pembangunan pedesaan dan pengurangan kemiskinan telah banyak terbukti secara empiris.
Selain itu, menurutnya, pemerintah berusaha agar neraca pembayaran Indonesia makin membaik dan makin kuat secara sustainable. Selama ini satu-satunya sektor penyumbang devisa terbesar (net ekspor) dalam perekonomian Indonesia adalah industri sawit. Selama ini, industri migas memang ekspornya besar tapi impornya juga lebih besar sehingga hasil netto defisit devisa (net impor).
(Lebih lengkap baca Majalah SAWIT INDONESIA Edisi Maret 2015)