JAKARTA – Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut yang salah satu klausulnya batas tinggi muka air dari lahan gambut maksimal sekitar 0,4 meter (40 cm), saat ini masih menjadi perdebatan oleh para stakeholder.
Pelaku bisnis kelapa sawit dalam hal ini perusahaan besar swasta menilai PP Gambut dianggap menghalangi berkembangnya industri, tidak hanya kelapa sawit tapi termasuk komoditas lainnya. Selain itu PP ini dituding syarat akan kepentingan asing.
Namun kata Direktur Wetlands International Indonesia, I Nyoman Suryadiputra, justru PP 71/2014 ini lebih ringan dibandingakan PP150/2000 yang menyebutkan gambut itu rusak apabila muka air tanah gambutnya turun lebih dari 25cm. “PP 150 tahun 2000 itu sebenarnya lebih ketat dari PP 71 tahun 2014,” ujarnya kepada InfoSAWIT, belum lama ini.