Manfaat lain dari sawit adalah kemampuannya mampu menciptakan efek multi ganda (multiplier effect) untuk mendorong pemerataan dan peningkatan laju perekonomian di daerah. Dari 34 provinsi di Indonesia, setidaknya 20 provinsi bergantung pendapatan daerahnya dari sektor industri sawit.
Dapat dibayangkan, tanpa sokongan industri sawit maka perekonomian negara ini akan memburuk bahkan kolaps. Sebenarnya, keberhasilan industri sawit untuk bisa tumbuh mulai terbangun semenjak periode 1998 sampai tahun 2008. Dalam periode tersebut, kelapa sawit menunjukkan “taringnya” sebagai kontributor utama perdagangan ekspor di luar minyak dan gas. Tetapi, selama lima tahun belakangan kita dapat merasakan tekanan dan hambatan terhadap industri sawit semakin hebat. Sumber tekanan ini tidak hanya berasal dari kampanye negatif dan regulasi di luar negeri, bahkan datang dari kebijakan dalam negeri.
Bukannya memperkuat, pemerintah terkesan membiarkan industri sawit untuk berjalan sendiri. Malahan yang terjadi adalah pengembangan kebun sawit dihalangi lewat berbagai macam regulasi seperti pembatasan lahan, moratorium lahan gambut, dan bea ekspor. Di satu sisi, pemerintah ingin meningkatkan pemasukan dari komoditi kelapa sawit lewat kebijakan pajak, tetapi di sisi lain industrinya ditekan secara pelan-pelan. Bahkan yang terjadi, industri sawit ini tidak mendapatkan advokasi maksimal di berbagai forum internasional seperti WTO dan APEC. Tidak heran, industri sawit di masa mendatang dikhawatirkan sebagai “sunset industry” sebagaimana yang terjadi di sektor kehutanan dan baja.
Di sektor baja, struktur timpang antara hulu dan hilir berakibat ketergantungan sumber bahan baku besi baja impor. Padahal, Indonesia mempunyai cadangan biji besi sebesar 1,7 miliar ton yang berpotensi sebagai sumber bahan baku baja. Toh, potensi ini tidak termanfaatkan dengan baik bahkan yang terjadi beberapa tahun lalu niat PT Krakatau Steel untuk memanfaatkan cadangan bijih besi kandas di lapangan. Solusi masalah ini adalah butuh political dan good will pemerintah untuk membereskan kendala di sektor hulu baja. Atau kalau boleh berprasangka buruk, minim niatan pemerintah untuk membangun sektor hulu baja.
Kondisi serupa dialami sektor kehutanan yang terus terpuruk dari tahun ke tahun. Kejayaan sektor kehutanan pada dekade tahun 1980-an, nyaris tidak menyisakan jejak. Serupa dengan baja, industri pengolahan kayu hutan sulit memperoleh bahan baku hutan alam. Kendati, pelaku hilir memiliki alternatif kayu fast growing tetapi belum dapat menyamai kualitas kayu alam. Belum lagi, munculnya kampanye negatif dan hambatan perdagangan dari negara pembeli. Dengan kontribusi ekspor produk kehutanan sebesar US$ 16 miliar, imbal balik yang diberikan pemerintah tidaklah sebanding kepada pelaku industri kehutanan. Lalu, dimanakah keberpihakan pemerintah untuk memajukan sektor kehutanan?
Pemerintah harus menyadari bahwa industri yang bersifat strategis bagi hajat hidup masyarakat harus diutamakan pengembangannya. Ini artinya, kebijakan yang dihasilkan harus bersifat komprehensif dan terintegrasi supaya terciptanya daya saing di pasar global. Kebijakan fiskal yang bersifat disinsentif di sektor hulu sawit mesti dikaji ulang supaya struktur industri sawit tidak rusak. Kalaupun pemerintah ingin menjadikan kelapa sawit sebagai sektor pemasukan utama, idealnya hasil pemasukan tersebut dimanfaatkan kembali untuk membangun dan menyelesaikan masalah yang dihadapi industrinya. Contohnya saja, kebutuhan pelabuhan khusus CPO di sejumlah sentra industri kelapa sawit tidak kunjung dibangun, kendati ada wacana kebutuhan 5 pelabuhan baru diluar Belawan dan Dumai.
Kalau pemerintah tidak kunjung menuntaskan masalah tersebut, wajar jika muncul pesimisme dan kekhawatiran industri sawit akan turun kontribusinya di masa mendatang. Ada baiknya, kita tunggu pemerintahan kabinet berikut yang berpihak kepada pengembangan industri sawit yang berdaya saing dan berkelanjutan. Tabik (Qayuum Amri)