PANGKALPINANG – Pemerintah Kepulauan Bangkan Belitung (Babel) akan memberikan bantuan bibit tanamanan diantaranya bibit kelapa sawit. Penyaluran ini sendiri diawasi langsung oleh Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Hidayat Arsani.

Hidayat menjelaskan, pengawasan yang dilakukan ini untuk memastikan bibit yang disalurkan kepada petani berkualitas. “Jangan sampai bibit bantuan itu tidak membuahkan hasil, pada akhirnya merugikan petani,” jelasnya, Senin (27/4/2015), seperti ditulis Radar Bangka.

Ia menyebutkan, saat ini sebagian besar kebutuhan pangan dan kebutuhan masyarakat lainnya masih didatangkan dari luar provinsi, karen masih terbatasnya hasil pertanian petani lokal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang tinggi.

“Kami siap memberikan bantuan bibit berkualitas untuk meningkatkan minat petani mengembangkan usaha pertaniannya. Petani harus lebih giat untuk mengurangi hasil pertanian luar di daerah ini,” ujarnya.

Oleh karenanya, kata Hidayat, Dinas pertanian perkebunan dan peternakan harus bekerja lebih keras dan serius dalam memberi bantuan bibit tanaman. Jangan sampai bibit tanaman yang diberikan kepada masyarakat, setelah ditanam tidak membuahkan hasil. Misalnya, bibit sawit bagus hanya membutuhkan waktu tiga tahun sudah berbuah. Jika dalam rentang waktu tersebut tanaman sawit tidak berbuah, penyalur bibit dapat dikomplain. (T3)

JAKARTA – Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, industri kelapa sawit merupakan indsutri strategis yang harus didukung oleh pemerintah dan harus bisa berkembang lebih baik.

Apalagi komoditi kelapa sawit telah terbukti memberikan kontribusi besar bagi perekonomian negara.

“Kalau ada kementerian yang tidak jelas menolak itu (industri kelapa sawit), kita buldoser saja,” kata mantan Jendral Kopassus ini dalam acara pengukuhan Pengurus, Dewan Pengawas dan Dewan Pembina GAPKI Periode 2015-2015, Selasa (28/4/2015).

Luhut mengungkapkan, bahwa dirinya telah berhubungan dengan kelapa sawit sejak menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan era Presiden Abdurrahman Wahid (Gusdur). (T3)

ROHUL – Bupati Rokan Hulu (Rohul) Achmad ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Riau atas dugaan tindak pidana penghasutan. Hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 160 KUHP.

Berdasarkan surat panggilan resmi yang ditandatangani Direktur Reskrimum Polda Riau Kombes Pol Arif Rahman Hakim, Achmad dipanggil untuk menghadap kepada Kompol Hepimas di ruang gelar Perkara Dit Reskrimum Polda Riau, pada Kamis (30/4), sementara ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 24 April 2014.

“Memanggil Drs H Ahmad MSi, pekerjaan Bupati Rokan Hulu, selaku tersangka dalam perkara diduga tindak pidana menyuruh orang lain untuk secara bersama-sama melakukan tindak pidana pencurian atau menghasut di muka umum supaya orang melakukan sesuatu tindak pidana yang terjadi pada Rabu 26 Januari 2015 sekitar pukul 15.00 wib di kecamatan Kepenuhan kabupaten Rohul, sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 juncto pasal 55 ayat (1) ke 1 e atau pasal 160 KUHPidana,” bunyi surat tersebut, Sementara itu, Kapolda Riau Brigjend Pol Dolly Bambang Hermawan saat dihubungi merdeka.com Senin (27/4) membenarkan penetapan itu. “Iya benar, surat panggilan sebagai tersangka sudah dikirim,” ujar Brigjen Dolly.

Achmad sendiri dilaporkan lantaran telah menyuruh warga di Kecamatan Kepenuhan, Rohul, untuk memanen sawit milik PT Budi Murni Panca Jaya (BMPJ). Kemudian, sawit itu dibawa ke PT Agro Mitra Rokan (AMR) yang tengah bersengketa dengan BMPJ. Kedua perusahaan ini tengah bersengketa atas lahan status a quo dan masih dalam penjagaan Polda Riau. (T3)

BLANGPIDIE – Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) mencatat, pada tahun 2015 jumlah areal lahan sawit milik masyarakat di Kabupaten tersebut mencapai 17 ribu hektar lebih. Dari jumlah angka tersebut, sekitar 11 ribu hektar areal lahan sawit milik masyarakat sudah berproduksi.

“Sawit rakyat di Abdya sekarang sudah produksi sekitar 11 ribu hektar,” ujar Kepala Dinas Dishutbun Abdya, Herman Suryadi di Blangpidie, Senin (27/04/2015), usai meninjau lahan perkebunan rakyat di kawasn Babahrot.

Antara Aceh melansir, Herman menyebutkan dari jumlah 17 ribu hektar lahan milik rakyat di kawasan Kecamatan Kuala Batee dan Babahrot,  terdiri dari 11 ribu hektar sudah produksi, 25 hektar sudah tanam (belum menghasilkan) dan sisanya sekitar 4 ribu hektar lagi belum tanam. (T3)

SEOUL – Menteri Perkebunan, Industri dan Komoditas, Datuk Amar Douglas Uggah Embas, Senin (27/4/2015), mengatakan minyak sawit Malaysia terus menjadi sumber impor utama Korea Selatan, tercatat pada tahun 2014 mencapai 374.000 ton atau setara 85%

“Impor minyak sawit dan produk turunan minyak sawit oleh Korea Selatan meningkat 31,6% pada 2014 menjadi 438.800 ton dibandingkan 314.000 ton pada 2013,” katanya seperti dikutip Bernama.

Dijelaskannya, bahwa produk minyak sawit yang diolah mencapai 157,000 ton, diikuti olein sawit dan Stearin sawit masing-masing pada 77,000 ton dan 73.000 ton.

“Sebagian besar minyak sawit digunakan industri produksi makanan. Jadi mudah untuk melihat kenapa impor minyak sawit ke Korea diharapkan meningkat pada masa depan sejajar dengan pertumbuhan penduduk dan peningkatan pendapatan dapat dibelanja,” jelas Uggah.

Selain sektor makanan, katanya, minyak sawit juga dapat digunakan dalam berbagai sektor lainnya di pasar Korea Selatan.

Diantaranya rencana pemerintah Korea Selatan meningkatkan campuran biodiesel ke 2,5% akan memberi peluang kepada Malaysia menawarkan biodiesel berbasis minyak sawit atau metil ester minyak sawit untuk campuran.

Ia menambahkan, biomassa kelapa sawit juga akan menawarkan peluang sebagai sumber pembangkit energi. (T3)

JAKARTA – Staf Ahli bidang Pengembangan Lingkungan, Kementerian Pertanian, Mukti Sardjono mengatakan, produktivitas perkebunan kelapa sawit milik petani di Indonesia masih rendah.

Menurutnya salah satu kendala dalam pengembangan industri kelapa sawit saat ini yaitu rendahnya produktivitas dan manajemen skill petani (smallholders), padahal lebih dari 40% perkebunan kelapa sawit dimiliki oleh mereka.

Oleh karena itu, kata Mukti pemerintah mendorong perusahaan swasta besar membina kerjasama dengan para petani. “Pemerintah mendorong para perusahaan besar untuk dapat membina kerjasama dengan para smallholders tersebut,” ujarnya di Jakarta, Senin (27/4/2015). (T3)

PALUTA – Harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) kembali turun menjadi Rp1.220/kg dibandingkan sebelumnya yang mencapai Rp1.560/kg. Penurunan  ini membuat para petani resah karena pendapatannya semakin kecil, sementara kebutuhan sehari-hari terus naik.

Salah seorang petani sawit asal Desa Sidingkat, Kecamatan Padang Bolak, Pemuda Siregar (42)  mengaku, penurunan harga sawit itu memang terjadi setiap minggu. Namun, dalam sebulan terakhir, penurunan terus terjadi hingga membuat kekhawatiran bagi petani sawit.

“Harganya menurun tiap minggu, sekarang saja cuma Rp1.220 per kilonya, padahal sempat mencapai Rp1.560 sekitar satu bulan lalu,” ujarnya, Minggu (26/4/2015) seperti dilansir Metrosiantar.

Hal senada dikatakan oleh Batang Siregar (46) pemilik RAM ZS di Desa Sigama, Kecamatan Padang Bolak. Ia mengakui, penurunan harga sawit yang cukup drastis beberapa minggu belakangan ini. Menurutnya, meski penurunan terjadi bertahap, tapi membuat petani seakan terpukul. Hanya, jika harga seperti sekarang ini terus bertahan, masih dianggap lumayan. (T3)

JAKARTA – Isu lingkungan sampai saat ini masih menjadi suatu ‘pekerjaan rumah’ Industri kelapa sawit nasional, meski begitu isu ini tetap ditaanggapi dingin oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla.

Pasalnya meskipun isu ini dianggap sebagai  persaingan dagang tetapi nyatanya, kata Wapres, Indonesia tetap menjadi eksportir minyak sawit mentah (CPO) terbesar didunia. “Kita sekarang buktinya ekspor sawit  terbesar di dunia,” katanya di Jakarta, Senin (27/4/2015).

Namun dia tidak memungkiri, dalam perkembangannya industri kelapa sawit masih ada halangan-halangan yang merintanginya diantaranya kampanye hitam terkait perusakan lingkungan yang dilakukan industri sawit.

Untuk itu, tambah Kalla, pemerintah terus menekankan kepada pelaku kelapa sawit agar menerapkan praktik kelapa sawit yang berkelanjutan. Sehingga Indonesia terus bisa melakukan ekspor salah satu produk unggulan ini.

“Kita juga tetap memperbaiki, diantaranya melarang pelaku sawit untuk tidak menanam sembarangan,” terangnya. (T3)

JAKARTA – Pembukaan lahan baru perkebunan sawit yang tidak sesuai prosedur bukan hanya menimbulkan kerusakan ekologi, tetapi juga menyebabkan kerugian negara yang jumlahnya sangat fantastis.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Mouna Wasef mengatakan, berdasarkan data dari Kementerian Kehutanan pada Agustus 2011 menyebutkan bahwa potensi kerugian nagara akibat izin pelepasan kawasan hutan di tujuh provinsi di Indonesia diprediksi merugikan negara hampir mencapai Rp 273 triliun.

“Kerugian negara tersebut timbul akibat pembukaan 727 unit perkebunan yang dinilai bermasalah,” katanya Minggu (26/4/2015).

Sedangkan pada tahun lalu, potensi kerugian negara dari alih fungsi hutan ke perkebunan sawit yang ICW laporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebanyak 2 kasus di Sumatera Selatan dan Aceh, dengan potensi kerugian negara sebesar Rp 177 miliar.

“Ini menunjukan kerugian negara dari praktik kejahatan kehutanan sangat dahsyat dari tahun ke tahun. Juga disadari kalau kejahatan alih fungsi hutan tidak berkurang,” ujarnya, sebagaimana ditulis Liputan6. (T3)

JAKARTA – Pada tanggal 28 April 2015, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mengukuhkan pengurus, Dewan Pengawasan dan Dewan Pembina Periode 2015-2018.

Berikut jabatan yang ada dijajaran GAPKI 2015-2018, dimana Ketua Umum GAPKI adalah  Joko Supriyono dari PT Astra Agro Lestari Tbk. Lantas Wakil Ketua GAPKI diisi Mona Surya dari PT Minanga Ogan.

Sementara Sekretaris Jenderal GAPKI di duduki Togar Sitanggang dari Musim Mas Group. Untuk Ketua Bidang Sustainable dipegang Daud Dharsono dari PT SMART Tbk.

Kemudian Ketua Dewan Pengawas dipegang oleh Bagas Angkasa dari PTPN 3 dan Ketua Dewan Pembina dijabat Joefly J Bahroeny. (T3)