INFO SAWIT, PEKANBARU – Berdasarkan hasil keputusan rapat tim penetapan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit Dinas Perkebunan Provinsi Riau untuk periode 3 – 9 Juni 2015, harga TBS usia 10 tahun kembali naik menjadi Rp1.659,11/kg dari periode sebelumnya sebesar Rp1.639,27/kg.

Sementara untuk usia tiga tahun ditetapkan sebesar Rp1.187,36/kg dari Rp1.173,23/kg, usia empat tahun menjadi Rp1.326,30/kg dari Rp1.310,41/kg, usia lima tahun menjadi Rp1.419,40/kg dari Rp1.402,36/kg, dan usia enam tahun menjadi Rp1.460,80/kg dari Rp1.443,35/kg.

Untuk usia tujuh tahun menjadi Rp1.516,66/kg dari Rp1.498,52/kg, usia delapan tahun menjadi Rp1.563,92/kg dari Rp1.545,22/kg, dan usia sembilan tahun menjadi Rp1.613,93/kg dari Rp1.594,68/kg.

Adapun harga ratat-rata minyak sawit mentah (CPO) menjadi Rp 7.458,88/kg dari Rp 7.590,90/kg dan inti sawit menjadi Rp 5.831,40/kg dengan indeks K 87,30%. (T3)

INFOSAWIT, BENGKULU – Petani kelapa sawit di Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, mengeluhkan rendahnya harga jual tandan buah segar (TBS) milik mereka yang hanya mencapai Rp 900/kg dari sebelumnya Rp 1.500 per kg.

Seorang petani sawit asal Kaur, Supri (37) kepada SP, di Bengkulu, Minggu (31/5/2015) mengatakan, anjloknya harga sawit di daerah ini sangat dikeluhkan petani, karena pendapatan dari hasil panen mereka anjlok dari biasanya.

Selain itu, harga TBS juga tak seimbang dengan harga barang kebutuhan pokok, yang terus merangkak naik menjelang bulan Ramadan. “Sekarang ini pendapat petani sawit di Kaur, benar-benar merosot karena harganya hanya Rp 900/kg,” ujarnya.

Menurutnya harga TBS sebesar Rp 900/kg ini tidak sebanding dengan biaya pemeliharaan kebun yang dikeluarkan petani semakin tinggi. Hal ini terjadi karena harga pupuk, racun rumput, dan alat pertanian lainnya di Bengkulu terus meningkat.

“Kalau harga TBS di Kaur seperti ini dan tidak beranjak naik ke depan dapat dipastikan sebagian besar petani tidak bisa merawat kebunnya. Ini terjadi karena hasil panen tidak seimbang dengan biaya perawatan kebun yang harus dikeluarkan petani,” terangnya. (T3)

                                                                     Oleh: Sumarjono Saragih*

Selamat Hari Buruh! Merupakan perayaan ke 2 sejak pemerintah menetapkan 1 Mei sebagai Libur Nasional. Keputusan Presiden No 24 tahun 2013 tanggal 29 Juli 2013 menjadi momentum penting dalam perjuangan buruh nasional. Buah manis perjuangan panjang yang diawali dua abad lalu di Eropa dan Amerika dan kini dinikmati buruh di seluruh dunia termasuk Indonesia.

“Hari Buruh Menggeliat, Ekonomi Melambat” bukan untuk tujuan provokasi. Ini adalah fakta di hadapan kita. Hampir semua bisa melihat dan merasakan lesunya ekonomi. Daya beli masyarakat menurun dan sebaliknya biaya dan kebutuhan hidup meningkat. Dan pada saat yang sama, kaum buruh sangat intensif berjuang dan bahkan menuntut perbaikan banyak hal dan segera.

Di era globalisasi, setiap negara akan semakin sensitif dan akan mudah terpapar akibat gejolak di negara lain. Guncangan dan lompatan di berbagai belahan dunia seperti perang, krisis, perlambatan serta pertumbuhan ekonomi selalu datang dan pergi. Oleh karena itu, masing-masing negara harus dituntut selalu siap siaga untuk bertahan dan bertumbuh. Memacu daya saing secara terus menerus dan kreatif adalah keharusan.

Data World Economic Forum (WEF) 2015 mencatat, dalam peringkat daya saing global (Global Competitiveness Index) Indonesia berada di urutan ke 34 dari 144 negara. Masih di bawah Thailand (31), Malaysia (20) apalagi Singapura (2). Kita hanya sedikit unggul di atas Filipina dan Vietnam.

Bila dibedah lagi, dalam hal ketenagakerjaan, Indonesia tercecer di peringkat 110. Kita sering menjadikan kelimpahan jumlah tenaga kerja yang sekaligus menjadi potensi pasar besar sebagai alat promosi investasi. Bahkan kita sering setengah bangga bahwa upah buruh rendah dijadikan  keunggulan kita. Faktanya  tidak lagi  demikian hari ini. Lompatan besaran UMP (Upah Minimum Propinsi) beberapa tahun terakhir membuat upah kita tidak lagi murah. Apalagi, tanpa diiringi peningkatan kualitas dan produktivitas pekerja.

Namun fakta yang dipublikasikan WEF  membuat kita harus merenung kembali. Dibutuhkan sebuah terobosan besar untuk menaikkan peringkat ke level yang lebih “bermartabat”. Adalah sangat sulit dimengerti, kita terduduk di peringkat yang mungkin kita sendiri tidak percaya. Peringkat 110 dari 144. Tuntutan buruh yang masif dan kerap kali berujung anarkisme mengakibatkan situasi menakutkan dunia usaha.

Masih segar bagi kita, sepuluh tuntutan buruh: (1) naikan upah minimin 2015 minimal 30% dan revisi komponen kebutuhan hidup layak (KHL) menjadi 84 item, (2) menolak penundaan upah minimun, (3) jalan wajib pension bagi buruh mulai Juli 2015, (4) jalankan jaminan kesehatan dengan cara cabut Permenkes no 69 tahun 2013 tentang tarif dan ganti INA-CBG dengan free for service dan audit BPJS, (5) hapus alih daya atau outsourcing, (6) sahkan RUU PRT dan revisi UU Perlindungan TKI no 29 tahun 2000, (7) cabut undang-undang ormas dan ganti dengan undang-undang perkumpulan, (8) angkat pegawai dan guru honorer dan subsidi Rp1 juta untuk guru honorer, (9) sediakan transportasi publik dan murah untuk buruh, (10) jalankan program wajib belajar dan beasiswa untuk anak buruh hingga perguruan tinggi.

Sepertinya harus ada “revolusi” untuk mengangkat peringkat (indikator ketenagakerjaan) yang terkapar di peringkat 110 dari 144 negara. Meminjam istilah Presiden Jokowi, harus dimulai dari revolusi mental. Membangun kesadaran baru pada tiga pihak yang paling terdepan. Tripartit, yakni Pekerja, Pengusaha dan Pemerintah. Secara bahu membahu untuk meningkatkan daya saing tenaga Indonesia. Tenaga kerja Indonesia berarti manusia Indonesia. Jadi membangun manusia Indonesia, manusia seutuhnya dapat menjadi sebuah solusi.

(Lebih lengkap baca Majalah SAWIT INDONESIA Edisi Mei-Juni 2015)

JAKARTA, SAWITINDONESIA – APRIL Group, perusahaan terintegrasi pulp dan kertas, mengumumkan langkah-langkah baru untuk memastikan kegiatan deforestasi dan penggunaan lahan gambut dihilangkan dari rantai pasoknya melalui Kebijakan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan (Sustainable Forest Management Policy/SFMP) 2.0.

“Ini adalah langkah besar kami dalam 15 tahun perjalanan keberlanjutan. Kebijakan ini adalah mengenai peniadaaan deforestasi dari rantai pasok kami dan membangun komitmen jangka panjang terhadap konservasi. Kami memberikan kegiatan konservasi, manfaat sosial dan ekonomi bagi Indonesia dan masa depan yang keberlanjutan untuk perusahaan dan pelanggan kami,” kata Praveen Singhavi, Presiden APRIL Group dalam siaran persnya.

Hampir 15 tahun lalu, APRIL Group telah menjadi pionir penerapan sistem lacak balak (Chain of Custody/CoC) guna memastikan tidak ada kayu illegal masuk ke pabrik pengolahannya. Pada 2005, APRIL merupakan perusahaan pertama yang dengan sukarela mengadopsi pengukuran konservasi (conservation assessment) untuk melindungi hutan hujan di areal konsesinya. Pada 2013, APRIL Group memulai program eko-restorasi, saat ini luasnya mencapai 70.000 ha dari yang sebelumnya merupakan lahan terdegradasi. Pada 2014, APRIL meluncurkan SFMP, yang kemudian berkembang menjadi SFMP 2.0 yang diumumkan hari ini.

Program SFMP menelurkan enam langkah APRIL Grup yang berkaitan dengan tata kelola bisnisnya. Pertama, tidak akan melakukan pengembangan baru di atas lahan gambut atau lahan gambut berhutan. Kedua, menambahkan pengukuran Stok Karbon Tinggi (High Carbon Stock/HCS), selain pengukuran Nilai Konservasi Tinggi (High Conservation Value/HCV) yang telah dilakukan selama ini.

Ketiga, memperkuat konservasi bentang alam dimana Perusahaan akan menyediakan area konservasi seluas 480,000ha dari luas hutan tanaman yang dimiliki, 70% diataranya telah selesai dikonservasi. Keempat, memperkuat pengelolaan lahan gambut dengan membangun Satuan Kerja Ahli Gambut (Peat Expert Working Group/PEWG); akan mengamati dan melaporkan jejak karbon. 

Kelima,memperkuat program pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, akses pendidikan dan Hak-Hak Persetujuan Atas Dasar Informasi Tanpa Paksaan (PADIATAPA/FPIC). Terakhir, memperkuat kemitraan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Siti Nurbaya Bakar, Menteri Lingkungan dan Kehutanan dalam kata sambutannya yang dibacakan Ida Bagus Putera, Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, memberikan apresiasi tinggi kepada APRIL Group atas pencapaian kemajuan yang signifikan dalam pengelolaan hutan berkelanjutan di Indonesia. Kolaborasi ini menunjukan bahwa APRIL sebagai sektor swasta, termasuk pemerintah dan kelompok-kelompok masyarakat sipil dapat berkerja sama untuk mencapai hasil yang kuat untuk Indonesia.

SFMP 2.0 mengkonsolidasikan langkah-langkah untuk memonitor dan memverifikasi kepatuhan, yang disertai dengan laporan kemajuan secara teratur dan tinjauan pihak ketiga terhadap pelaksanaan di lapangan.   Kebijakan APRIL yang telah ditingkatkan ini mencerminkan kerangka keberlanjutan dari Royal Golden Eagle (RGE) Group.

“Komitmen APRIL yang ditingkatkan menunjukan bentuk kepemimpinan, dimana kegiatan usaha dapat berperan dalam menciptakan masa depan Indonesia yang kuat. Sebuah masa depan yang menyeimbangkan pembangunan ekonomi dan lingkungan yang penting,” pungkas Anderson Tanoto, Direktur RGE.

Dalam dua tahun mendatang, jumlah minyak sawit Indonesia yang bersertifikat ISPO diperkirakan  20 juta ton. Pemerintah bertindak tegas kepada  perusahaan sawit yang mengabaikan sertifikasi.

 Dalam pertemuan dengan sejumlah media massa pada akhir Mei, Gamal Nasir, Direktur Jenderal Perkebunan menjelaskan yebutkan perusahaan sawit yang belum mengajukan pendaftaran sertifikasi ISPO sampai 31 Desember 2014, diberikan tenggat waktu untuk mengajukan pendaftaran permohonan sertifikat ISPO sampai 25 September 2015.

Apabila sampai tenggat waktu tersebut, kata Gamal, perusahaan belum mengajukan pendaftaran. Sanksi yang diberikan adalah penurunan kelas kebun menjadi kelas IV oleh pemberi izin, dalam hal ini Gubernur atau Bupati sesuai kewenangan.

Bagi perusahaan yang punya kelas kebun tetapi belum mengajukan permohonan sertifikat. Menurut Gamal, akan diberikan peringatan sanksi sebanyak tiga kali dalam jangka waktu empat bulan. Jika tetap, belum mengajukan permohonan sertifikasi ISPO maka izin usaha akan dicabut.

Lebih lanjut, kata Gamal, perusahan yang punya kebun tanpa unit pengolahan wajib memasok bahan baku ke unit pengolahan yang telah mendapatkan sertifikat ISPO paling lambat dua tahun. Sebaliknya, perusahaan yang melakukan usaha pengolahan tanpa kebun yang diusahakan sendiri wajib menerima bahan baku dari kebun untuk mendapatkan sertifikat ISPO selambatnya dua tahun.

Dari data Direktorat Jenderal Perkebunan, berdasarkan hasil penilaian usaha perkebunan tahun 2012, perusahaan yang memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan sertifikat ISPO berjumlah 660 perusahaan. Walaupun demikian, setiap tahun jumlahnya bertambah sesuai pelaksanaan penilaian usaha perkebunan tahap operasional daerah.

Gamal mengatakan sudah ada jumlah perusahaan pemohon sertifikat ISPO yang mencapai 562 perusahaan dan 97 perusahaan diantaranya memperoleh sertifikat ISPO. Sisanya, masih dalam proses sertifikasi ISPO.

“Perkembangan ISPO sudah luar biasa daripada RSPO. Selama 4 tahun berjalan, perusahaan yang memiliki sertifikat RSPO belum banyak. Namun, setelah empat tahun ini meningkat hampir 100 perusahaan.” kata Gamal.

Jumlah perusahaan penerima ISPO diperkirakan terus bertambah hingga akhir tahun ini. Sebagai informasi, berdasarkan sidang Komisi ISPO pada 30 April 2015 disebutkan bahwa 34 perusahaan sudah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pengakuan Komisi ISPO.

(Lebih lanjut baca di majalah SAWIT INDONESIA Edisi Mei-Juni 2015)

INFOSAWIT, BENGKULU – Petani kelapa sawit di Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, mengeluhkan rendahnya harga jual tandan buah segar (TBS) milik mereka yang hanya mencapai Rp 900/kg dari sebelumnya Rp 1.500 per kg.

Seorang petani sawit asal Kaur, Supri (37) kepada SP, di Bengkulu, Minggu (31/5/2015) mengatakan, anjloknya harga sawit di daerah ini sangat dikeluhkan petani, karena pendapatan dari hasil panen mereka anjlok dari biasanya.

Selain itu, harga TBS juga tak seimbang dengan harga barang kebutuhan pokok, yang terus merangkak naik menjelang bulan Ramadan. “Sekarang ini pendapat petani sawit di Kaur, benar-benar merosot karena harganya hanya Rp 900/kg,” ujarnya.

Menurutnya harga TBS sebesar Rp 900/kg ini tidak sebanding dengan biaya pemeliharaan kebun yang dikeluarkan petani semakin tinggi. Hal ini terjadi karena harga pupuk, racun rumput, dan alat pertanian lainnya di Bengkulu terus meningkat.

“Kalau harga TBS di Kaur seperti ini dan tidak beranjak naik ke depan dapat dipastikan sebagian besar petani tidak bisa merawat kebunnya. Ini terjadi karena hasil panen tidak seimbang dengan biaya perawatan kebun yang harus dikeluarkan petani,” terangnya. (T3)