SAROLANGUN – Tampaknya Pemerintah Kabupaten (pemkab) Sarolangun harus serius menyikapi persoalan perdagangan karet yang diduga bakal dimonopoli oleh kelompok tertentu. Dugaan monopoli itu dengan cara mendirikan gudang di Kecamatan Pelawan.
Dengan demikian pemilik pangkalan karet yang merupakan pedagang kecil dan menengah terancam gulung tikar, karena ada indikasi permainan antara pemiliki gudang dengan pabrik karet di Kabupaten Sarolangun dan sekitar.
H. Mansur pemilik pangkalan di Tanjung Rambai saat dikonfirmasi mengakui keresahan rekan-rekan pemilik pangkalan dengan hadirnya gudang karet di Simpang Desa Sungai Merah Kecamatan Pelawan. Keresahan itu cukup masuk akal, karena monopoli sangat rentan terjadi dengan berbagai cara dan tehnis politis ekonomi.
Menurut H Mansur, pemiliki modal silahkan melalui pabrik memberikan harga dasar kepada pemilik pangkalan karet dalam wilayah Sarolangun, sehingga sebagian karet bisa didrop. Kalau pemilik gudang bermain dengan cara membeli karet hingga ke desa-desa kepada petani, maka pemilik pangkalan gulung tikar.
“Kita bisa bayangkan pemodal turun ke desa membeli karet, maka sudah pasti pangkalan tidak bisa bersaing sehingga tutup buku. Imbasnya sangat jelas, angka pengangguran akan meningkat karena tidak bisa lagi dipekerjakan,” bebernya.
Untuk mengantisipasi hadirnya monopoli perdagangan karet, H Mansur dalam waktu dekat bakal melayangkan surat keberatan kepada Bupati Sarolangun untuk tidak mengeluarkan izin pembangunan dan pendirian gudang. “Semua pangkalan tidak menerima kehadiran pangakalan karena berakibat fatal, kita kasihan melihat karyawan yang tak bisa lagi dipekerjakan karena pangkalan tak mampu bertahan, tentu imbas-imbas yang tidak diinginkan tak dapat dielakkan,” bebernya.
Sikap H Mansur didukung semua pemilik pangkalan. Diantaranya H Samosir Lubuk Sepuh, Sabaruddin Singkut 7, Sunyono Singkut 7, Effendi Pulau Pandan, Ilham Lubis Rantau Tenang, Suri Rantau Tenang, H Rosidin Singkut III, H Rusli dan pemilik pangkalan lainnya.
Surat keberatan tersebut ditembuskan kepada pejabat yang berwenang diantaranya Ketua DPRD, Kadis Perindagkop, Kepala KPTSP, Kadis Tata Kota, Camat Pelawan dan Kades Sungai Merah. (infojambi.com/AIR) Selasa, 23/06/2009 | 00:57 WIB