SAMPIT – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, diminta untuk segera menertibkan perusahaan kelapa sawit yang belum melakukan pelepasan kawasan.
Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Handoyo J Wibowo, Selasa (17/3/2015). Menurutnya penertiban itu sesuai dengan amanat dari peraturan pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2012 tentang perubahan atas PP No.10 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan.
“Untuk itu pemerintah harus segera mengambil sikap dan menindak tegas terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan peraturan tersebut salah satunya adalah pelepasan kawasan tadi,” tuturnya, seperti dikutip Antara Kalteng.
Selain itu, katanya, penertiban tersebut juga didasarkan pada PP No.61 Tahun 2012 tentang Perubahan PP No.14 tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan.
Dengan demikian, berdasarkan pada dua PP tersebut, ratusan perusahaan sawit dan tambang yang selama ini tidak melakukan pelepasan kawasan hutan maka akan dimajhulkan. (T3)